Pandemi Covid-19 yang melanda tanah air tentu memberikan dampak kepada segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, salah satunya pada proses penegakan hukum. Pelaksanaan persidangan yang umumnya dilakukan secara langsung di gedung Pengadilan, terpaksa harus dilakukan secara elektronik. Maka dari itu, pada penelitian ini berusaha untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan sidang elektronik pada salah satu perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Batang di masa pandemi covid-19 dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan nomor 184/Pid.B/2021/PN.Btg. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris sehingga data yang diperoleh berdasarkan observasi penulis secara langsung dan juga data berupa hasil wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa sidang elektronik di Pengadilan Negeri Batang pada salah satu perkara tindak pidana pembunuhan dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa secara langsung di Pengadilan Negeri, Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan, Majelis Hakim, Penuntut Umum, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penasihat Hukum Terdakwa beracara di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Batang dengan merujuk PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan. Namun, hal ini yang membuat terdakwa sulit memperoleh pendampingan penasihat hukum secara langsung. Kemudian, faktor penghambat yang dihadapi dalam sidang elektronik tidak hanya secara teknis namun juga hambatan substansial dan keduanya saling berkaitan satu dengan lainnya.