Akad Mukhabarah yaitu suatu usaha kerjasama bagi hasil untuk mengerjakan lahan milik orang lain, dengan mengikuti perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak. Pengelola lahan sebagai penyedia benih, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharan. Adapun penulis melakukan penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pelanggaran perjanjian kerjasama antara anggota KUD Peruca Mandiri dan PT HHK yang mengandung unsur gharar karena letak lahan tidak diketahui oleh pemilik lahan yaitu anggota KUD Peruca Mandiri dan berdampak pada ketidakjelasan bagi hasil inilah yang merupakan bagian yang harus dikaji. Apakah pembagian hasil yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak koperasi tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam? Bagaimana menurut akad mukhabarah dalam pengelolaan sawit plasma dalam perspektif hukum Islam tersebut
Fokus penelitian ini adalah bagaimana impelementasi bagi hasil akad mukhabarah dalam pengelolaan sawit plasma di Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap impelementasi bagi hasil akad mukhabarah dalam pengelolaan sawit plasma di Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara.
Jenis penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan obserasi non- partisipan . Sedangkan analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Objek penelitian ini adalah pihak PT HHK dan Ketua KUD Peruca Mandiri Serta Anggota KUD Peruca Mandiri.
Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, Bagi hasil dalam mukhabarah dari sawit plasma sudah sesuai dengan syarat mukhabarah atas dasar kerelaan, ketidakjelasan bagi hasil dikarenakan anggota tidak mengetahui letak tanah sawit tersebut. Yang terjadi dilapangan bahwa bagi hasil yang dilakukan oleh perusahaan belum menjelaskan kadar(nisbah) kepada anggota. Kedua, ditinjau dari hukum Islam bahwa kerjasama antara PT HHK dengan KUD Peruca Mandiri termasuk kerjasama bagi hasil akad mukhabarah. Dalam syarat mukhabarah kerjasama ini belum memenuhi dikarenakan syarat lahan harus diketahui kedua belah pihak bahwa yang terjadi anggota tidak mengetahui letak lahan sawit tersebut dan belu memenuhi syarat hasil tanam yang harus menjelaskan kadarnya dimana kerjasama ini belum menjelaskan kepada anggota. Dalam hukum Islam juga kerjasama ini belum memenuhi rukun-rukun akad kerjasama yaitu dalam islam terdapat asas kejujuran,kebenaran (Ah-Shidq), serta keterbukaan dalam berakad kerjasama, dilihat yang terjadi dilapangan banyak anggota yang menjual lahan plasma kepada pihak lain dan terjadi melanggar perjanjian.