Penganiayaan merupakan perbuatan yang menyebabkan seseorang merasakan rasa sakit atau luka. Biasanya dalam penyelesaiannya melalui pengadilan yang berakhir dengan sanksi penjara, namun Restorative Justice hadir sebagai solusi baru dalam penyelesaian yang dimana menekankan pemulihan kembali hubungan kedua belah pihak dan tidak menekankan pembalasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kasus tindak pidana penganiayaan di Kejari Kota Semarang dan bagaimana penyelesaian dan hambatan kasus tindak pidana penganiayaan melalui penerapan Restorative Justice oleh Kejari Kota Semarang.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif yang menggunakan pendekatan non doktrinal, yaitu bagaimana hukum itu sendiri diterapkan di lingkungan masyarakat. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang digunakan menggunakan deskriptif-kualitatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kasus penganiayaan di Kejari Kota Semarang dalam kurun waktu tiga tahun ini masih banyak dan cukup mengkhawatirkan apalagi penganiayaan yang terjadi tidak hanya penganiayaan yang ringan saja. Adapun mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan tersangka dapat dilihat pada ketentuan pasal 9 hingga pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak, dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan tersebut oleh pihak kejaksaan sampai dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara tersangka dan korban tersebut dan adanya beberapa hambatan yang ditemui menjadikan penerapan Restorative Justice ini belum maksimal.