Kota Parepare merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk yang terus berkembang diikuti dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan. Hal tersebut menuntut pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan menyediakan sarana dan prasarana dalam lalu lintas seperti pelayanan parkir yang memadai. Pemerintah Kota Parepare menetapkan dan memberlakukan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Namun, masih banyak permasalahan parkir yang terjadi seperti petugas parkir yang memberikan tarif melebihi Peraturan Daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembayaran tarif parkir di Kota Parepare Sulawesi Selatan terhadap Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 dan pandangan Hukum Islam terhadap tarif parkir di Kota Parepare.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan yuridis empiris. Dalam melakukan analisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu prosedur atau cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki, sebagaimana adanya fakta aktual yang terjadi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif parkir yang diberikan oleh petugas parkir tidak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 yang berlaku melainkan berdasarkan kemauan pribadi. Dan berdasarkan akad Ijarah terdapat syarat yang belum terpenuhi dari salah satu rukun yaitu syarat jumlah yang tidak diketahui dengan jelas dan detail pada rukun upah. Rukun upah atau ujroh diindikasikan belum terpenuhi dalam praktik parkir di Kota Parepare dikarenakan petugas parkir selama ini tidak memberikan karcis retribusi dan penjelasan mengenai biaya parkir yang seharusnya dibayarkan sesuai aturan yang berlaku.