Dalam adat suku Bugis terdapat transaksi gadai yang sering disebut mappasanra galung yaitu transaksi gadai untuk menyerahkan sawah sebagai jaminan dengan masa tertentu seperti 3 atau 5 tahun dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Dalam transaksi ini ternyata masih banyak ditemukan pemanfaatan sawah yang sudah habis masa gadainya dan penerima gadai masih mengambil hasil atau keuntungan dari barang gadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mappasanra galung dalam pandangan suku bugis. Juga untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dari hasil mappsanra tanah sawah di luar dari perjanjian di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dalam perspektif hukum Islam.
Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatife empiris. Sumber data penelitian ini ada 3 yaitu sumber data primer, dan sekunder. Metode yang pengumpulan data yakni dengan melakukan observasi dan wawancara atau studi penelaahan terhadap karya ilmiah seperti jurnal, artikel, buku-buku terkait transaksi rahn atau gadai dalam transaksi mappasanra galung.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Mappasanra galung merupakan istilah dalam suku Bugis (hugi’), mappasanra dapat diartikan sebagai menyerahkan barang yang digunakan sebagai jaminan untuk menerima sejumlah uang dengan masa pembayaran yang sudah ditetapkan. Kedua, bahwa transaksi mappasanra galung yang ada di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone ini tidak sah karena terdapat unsur riba. Praktik mappasanra galung yang dilakukan tidak bisa ditolerir dalam hukum Islam karena telah bertentangan dengan dalil-dalil hukum syara’.