Securities Crowdfunding adalah layanan bagi investor untuk memberikan pendanaan pada bisnis modal kecil seperti UMKM melalui platform online. Penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan dewan pengawas syariah pada sukuk dalam layanan Securities Crowdfunding dan bagaimana analisis kedudukan dewan pengawas syariah pada sukuk dalam layanan Securities Crowdfunding ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keungan No. 57/POJK.04/2020. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil penelitian yaitu, kegiatan Securities Crowdfunding sudah memenuhi kepatuhan syariah yaitu dengan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang merupakan lembaga Independen sebagai pengawas dalam lembaga tersebut. Dengan demikian untuk tetap menjaga kepatuhan syariah pada layanan Securities Crowdfunding tersebut, perlu adanya ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai keberadaan Dewan Pengawas Syariah tersebut khususnya dalam penerbitan sukuk. Hal tersebut untuk menghindari potensi diberhentikannya secara paksa oleh perusahaan atau platform Securities Crowdfunding yang sedang diawasinya. Sehingga, Dewan Pengawas Syariah bisa jadi hanya dapat melaporkan hal-hal baik kepada instansi yang diawasinya, hal tersebut dapat merusak kinerja serta profesionalisme Dewan Pengawas Syariah. Namun dalam regulasi Securities Crowdfunding masih belum mengatur secara khusus memperkuat dan memperjelas mengenai keberadaan Dewan Pengawas Syariah khususnya dalam penerbitan sukuk, untuk menjamin aktivitas atau penerbitan sukuk dalam Securities Crowdfunding berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.