Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat, sifatnya pasti, bahkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun pada kenyataan di lapangan, tanah yang menjadi kebutuhan pokok manusia serta dijamin dan diatur keberadaannya haknya menurut Undang-Undang seringkali terjadi sengketa, seperti sengketa sertifikat tumpang tindih. Tumpang tindih sertifikat hak atas tanah adalah satu bidang tanah yang sama dimiliki atau dikuasai oleh dua atau lebih subjek hak dan apabila terjadi sertifikat tumpang tindih atas satu bidang tanah, maka salah satu harus dibatalkan.
Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa sertifikat tumpang tindih dan penyelesaian sengketa sertifikat tumpang tindih yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data penelitian ini berasal dari data primer (wawancara) dan data sekunder (studi kepustakaan), penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa terjadinya sertifikat tumpang tindih di BPN Grobogan disebabkan beberapa faktor, yaitu adanya itikad tidak baik dari pemohon sertifikat, adanya kesalahan dari pihak BPN Grobogan karena bersifat pasif, belum tersedianya peta pendaftaran tanah secara menyeluruh, domisili pihak yang berkepentingan berada di luar desa dan pergantian pemerintah desa. Penyelesaian sengketa pertanahan ini diselesaikan dengan cara mediasi sesuai dengan Peraturan Menteri ATR / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.