Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa. Namun di Desa Tambakboyo ada sebuah UMKM barokah yang memproduksi minuman jelly yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa yang dijualbelikan secara bebas dipasaran ataupun ditoko-toko. Penelitian ini membahas tentang praktik perlindungan konsumen pada minuman jelly yang tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian non- dokrinal yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua sumber yaitu sumber data primer dan sekunder, kemudian metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.
Hasil penelitian ini yaitu, Pertama, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik jual beli ini merupakan fasid hal ini dapat diperbolehkan tetapi akan menimbulkan kemudharatan bagi konsumen dalam Hukum Perlindungan Konsumen dalam memperdagangkan produk minuman jelly pelaku usaha belum sesuai dengan UUPK dan jika pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat 1 huruf 1 akan mendapatkan sanksi tindak pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar. Kedua, bentuk perlindungan konsumen bisa meminta kompensasi ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat barang yang diterimanya (dikonsumsi) kepada penjual atau pelaku usaha UMKM, hal ini tercantum dalam peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha.