Keberadaan fintech di Indonesia memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mengakses layanan jasa keuangan, dan desentralisasi sistem keuangan. P2P Lending Syariah yang terdaftar dalam data OJK ada sekitar 7 (Tujuh) penyelenggara. ALAMI telah berdedikasi penuh kepada nilai keberkahan yang menjadi tujuan perusahaan. Dengan tetap mempertahankan 100% TKB90 (Tingkat Keberhasilan Bayar). Maka dapat diartikan bahwa ALAMI sebagai perusahaan fintech P2P Lending syariah sudah memiliki strategi khusus dalam meminimalisir risiko.
Pokok permasalahan dari uraian di atas adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap proses mitigasi risiko gagal bayar Peer to Peer Lending. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif empiris (applied law research). Dengan pendekatan penelitian yuridis empiris terhadap evektifitas hukum. Sedangkan untuk pengambilan data menggunakan field research atau penelitian lapangan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan dalam analisisnya penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Penelitian ini menghasilkan satu temuan yaitu pelaksanaan mitigasi risiko dalam memitigasi risiko gagal bayar peer to peer lending syariah di PT.ALAMI Fintek Sharia dalam perspektif hukum ekonomi syariah pada dasarnya sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Hanya saja banyak kesalahpahaman anatara pihak penyelenggara dan pemberi dana dalam hal memahami mekanisme pembiayaan.