Kemajuan sektor ekonomi yang berkembang pesat saat ini mengakibatkan tingginya tingkat kebutuhan masyarakat, termasuk juga pada bidang usaha layanan jasa Aqiqah. Salah satunya ialah Mabruk Aqiqah dan Catering Kota Semarang. Dalam menjalankan bisnisnya, pengelola usaha Mabruk Aqiqah dan Catering belum menyadari pentingnya penggunaan sertifikasi halal dan standar kehalalan produk yang dijual dengan menumpang penggunaan serrtifikasi halal pada RPH yang bekerjasama dan belum menerapkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Makanan halal adalah makanan yang tidak mengandung unsur bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi khususnya untuk umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui penggunaan dan pemahaman Sertifikasi Halal pada Mabruk Aqiqah dan juga mengetahui kepastian hukum produk pada Mabruk Aqiqah sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.
Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan kepada pemilik dan pengelola Mabruk Aqiqah Kota Semarang yang menggunakan sertifikasi halal illegal, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai deskripsi Mabruk Aqiqah. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, sifat-sifat individual, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala dalam masyarakat. Teknik analisis penelitian kualitatif dengan cara menguraikan, merinci ke dalam kalimat-kalimat sehingga dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan legalitas penggunaan sertifikasi halal pada Mabruk Aqiqah.
Berdasarkan Analisa data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi di Mabruk Aqiqah Kota Semarang, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pemilik dan pengelola Mabruk Aqiqah belum menerapkan legalitas sertifikasi halal pada produk olahan makanan sebagai upaya mewujudkan peraturan jaminan produk halal. Hal ini menjadi penting dalam kehidupan seorang muslim, kesalahan dalam pencantuman informasi kehalalan dapat mempengaruhi keputusan konsumen muslim untuk menentukan produk yang dibeli. Telah dijelaskan di dalam ketentuan UU No.33 Tahun 2014, Pasal 67 ayat (1) dinyatakan bahwa, produk pangan maupun non pangan, produk kemasan maupun non kemasan wajib bersertifikasi halal. Berikut adalah ketentuan lengkap pasal tersebut, “Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Dengan berlakunya peraturan tersenut maka pemilik dan pengelola Mabruk Aqiqah dapat menaati Undang-Undang dengan melakukan sertifikasi halal.