Penerapan prinsip Open Government (Pemerintahan Terbuka) mencakup aspek akuntabilitas, aspek keterbukaan serta aspek partisipasi demi mewujudkan pengelolaan pemerintahan sebagaimana menjadi harapan ideal masyarakat, hal ini juga diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tulakan, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Desa Tulakan yang kurang sesuai dengan penerapan prinsip open government. Masalah ini menjadi menarik untuk dikaji dari perspektif prinsip open government mengenai kebijakan Pemerintah Desa Tulakan dalam mengelola Alokasi Dana Desa Tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan realisasi pengelolaan ADD dan juga mengungkap pengelolaan ADD di tinjau dari perspektif open government. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menjelaskan serta menganalisa bagaimana implementasi prinsip open government dalam pengelolaan ADD Desa Tulakan Tahun 2021. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan cara menggambarkan fenomena berdasarkan data untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teori ilmu politik yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan yang pertama PP No. 47 Tahun 2015 menetapkan bahwa ADD berjumlah 700-900 Juta dapat digunakan untuk Gaji dan Tunjangan Pemerintah Desa maksimal sebesar 40% sedangkan Pemdes Tulakan menggunakannya sebesar 87,72%. Yang kedua pengelolaan ADD oleh Pemdes Tulakan berdasarkan perspektif akuntabilitas tidak maksimal karena Pemdes menggunakan ADD untuk Gaji dan Tunjangan melampaui batas yang telah ditetapkan, prinsip transparansi kurang maksimal karena membatasi informasi hanya melalui perwakilan masyarakat serta tidak maksimalnya fungsi website desa sebagai media publikasi sehingga menurunkan perspektif transparansi bagi masyarakat, sedangkan perspektif partisipasi telah dilaksanakan dengan baik karena telah melibatkan masyarakat melalui perwakilan dan ketua lembaga terkait dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

ABSTRACT:
The application of the Open Government principle includes aspects of accountability, aspects of openness and aspects of participation in order to realize government management as the ideal expectations of the community. This is also applied in village financial management, especially the management of Village Fund Allocation (ADD) in Tulakan Village, in its implementation there are Several Tulakan Village Government policies are not in accordance with the implementation of open government principles. This problem is interesting to study from the perspective of open government principles regarding the Tulakan Village Government's policy in managing the 2021 Village Fund Allocation. The aim of this research is to describe the realization of ADD management and also reveal ADD management viewed from an open government perspective. This research uses a qualitative research method with a case study approach to explain and analyze how open government principles are implemented in the management of ADD in Tulakan Village in 2021. Research data was obtained through observation, interviews and documentation, while data analysis was carried out by describing phenomena based on data for further analysis. using relevant political science theories.
The research results show that the first is PP No. 47 of 2015 stipulates that ADD amounting to 700-900 million can be used for Village Government Salaries and Allowances at a maximum of 40%, while the Tulakan Village Government uses it at 87.72%. Second, the management of ADD by the Tulakan Village Government based on an accountability perspective is not optimal because the Village Government uses ADD for salaries and allowances that exceed predetermined limits, the principle of transparency is not optimal because it limits information only through community representatives and the function of the village website as a publication media is not optimal, thereby reducing the transparency perspective. for the community, while the participation perspective has been implemented well because it has involved the community through representatives and heads of related institutions in every stage of village financial management.