Latar belakang dalam penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor yang sulit diatur dan berdagang secara illegal di trotoar khususnya di jalan veteran . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan ( field research ) dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi , kemudian di analasis menggunakan teori Merilee S. Grindle tentang teori implementasi kebijakan publik. Yang dilihat dari isi kebijakan dan lingkungan implementasinya, melihat sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 ini tidak berjalan dengan semestinya terlihatnya dari belum adanya dampak positif bagi pedagang kaki lima maupun pemerintah. Terdapat saran yaitu Dinas UMKM dan Satpol PP Kota Bogor diharapkan menggunakan data terbary dalam penataan Pedagang Kaki Lima dan peneliti juga berharap semoga Dinas UMKM dan Satpol PP Kota Bogor dapat terjun secara langsung ke lapangan untuk mengkonfirmasi data Pedagang Kaki Lima, supaya Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tepat sasaran, disiplin dalam berkerja supaya lebih teliti untuk memberikan sosialisasi terhadap Pedakang Kaki Lima.

ABSTRACT:
The background in this research is the street vendors in the city of Bogor who are difficult to regulate and trade illegally, especially on the veteran street. The method used in this study is a qualitative research method with a type of field research (field research) with a case study approach. Data collection techniques using interviews, documentation and observation, then analyzed using Merilee S. Grindle's theory of the theory of public policy implementation. The results of this research are Content of Policy, Context of Policy, looking at the extent to which the implementation of Bogor City Regional Regulation Number 11 of 2019 Concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors can achieve the stated goals. With the implementation of Regional Regulation Number 11 of 2019 there has not been a positive impact on street vendors and the government. There is a suggestion that the UMKM Service and Satpol PP in Bogor City are expected to use the most recent data in managing street vendors and researchers also hope that the UMKM Service and Satpol PP in Bogor City can go directly to the field to confirm the data on street vendors, so that the implementation of Bogor City Regional Regulations Number 11 of 2019 is right on target, discipline in work so that it is more thorough in providing socialization to street vendors.