Parkir menjadi permasalahan dan persoalan terkait tata kelola ruang kota salah satunya di Kota Semarang. Akibat keterbatasan lahan, maka timbul praktik parkir liar di Jalan Inspeksi Lawang Sewu. Pada tahun 2022 juru parkir liar Lawang Sewu mematok tarif retribusi parkir sebesar Rp 100.000, ini tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tarif Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Semarang. Selain itu, adanya kebijakan tumpang tindih atau overlapping sehingga masih ada aktivitas dan praktik parkir liar yang menyalahi aturan serta belum ada tindakan tegas dari Pemerintah Kota Semarang. Maka pada penelitian ini memunculkan dua rumusan masalah: pertama, bagaimana tata kelola parkir tepi jalan umum di kawasan Lawang Sewu Kota Semarang dan kedua, kepentingan-kepentingan politik seperti apa dalam proses tata kelola parkir tepi jalan umum di kawasan Lawang Sewu Kota Semarang.
Penelitian ini menggunakan teori Urban Governance atau kelola kota oleh Nick Devas. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian lapangan untuk bisa untuk memahami tata kelola perkotaan dan politik kota disektor parkir. Data informasi penelitian di dapatkan dengan cara observasi di lapangan, dilanjutkan dengan wawancara mendalam kepada narasumber, dan dokumentasi serta studi literature terkait penelitian sebelumnya.
Hasil penelitian menunjukan bahwa 1. Adanya praktek pengelolaan parkir di kawasan Lawang Sewu seperti Museum Mandala Bhakti, parkir khusus Dp Mall, Jalan Imam Bonjol Kota Semarang, dan Jalan Inspeksi Lawang Sewu 2. Terdapat paguyuban dan pengelolaan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu. 3. Adanya pergulatan dalam proses pengelolaan parkir di Jalan Inspeksi Lawang Sewu, dan 4. Terdapat aktor-aktor yang terlibat dalam proses tata kelola parkir di Jalan Inspeksi seperti instansi Pemerintah Kota Semarang, lembaga hukum dan peradilan, organisasi masyarakat, maupun masyarakat sipil.

ABSTARCT:
Parking is a problem and problem related to urban spatial management, one of which is in the city of Semarang. Due to limited land, illegal parking practices arose on Jalan Inspection Lawang Sewu. In 2022 Lawang Sewu illegal parking staff set a parking fee of IDR 100,000, this is not in accordance with Mayor Regulation Number 9 of 2018 concerning Public Roadside Parking Fees in Semarang City. In addition, there are overlapping policies so that there are still illegal parking activities and practices that violate the rules and there has been no firm action from the Semarang City Government. So this research raises two problem formulations: first, how is the management of public roadside parking in the Lawang Sewu area of Semarang City and second, what are the political interests in the governance process of public roadside parking in the Lawang Sewu area of Semarang City.
This study uses the theory of Urban Governance by Nick Devas. This research uses qualitative research methods with a case study approach and types of field research to be able to understand urban governance and city politics in the parking sector. Research information data was obtained by means of field observations, followed by in-depth interviews with informants, and documentation and literature studies related to previous research.
The results of the study show that 1. There are parking management practices in the Lawang Sewu area such as the Mandala Bhakti Museum, Dp Mall special parking, Imam Bonjol Street, Semarang City, and Lawang Sewu Inspection Street 2. There is a community and parking management on Lawang Sewu Inspection Street. 3. There are struggles in the parking management process on Lawang Sewu Inspection Street, and 4. There are actors involved in the parking management process on Inspection Street such as Semarang City Government agencies, legal and judicial institutions, community organizations, and civil society.