Pengisian perangkat desa di Desa Kareo pada tahun 2022 mengalami dinamika politik yang Cukup menarik. Pasca Pilkades ada 4 (empat) Perangkat Desa Kareo yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa. Perangkat Desa lama dipaksa mundur karena Kepala Desa baru menghendaki perombakan formasi dalam Perangkat Desa agar Perangkat Desa lama diganti oleh orang-orang terdekatnya. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi proses pengangkatan Perangkat Desa yang tidak berjalan sesuai dengan semestinya dan melewatkan banyak tahapan-tahapan. Proses seleksi yang seharusnya ada dan digunakan untuk mengukur kelayakan calon Perangkat Desa akhirnya tidak dijalankan karena calon Perangkat Desa sudah ditetapkan sejak awal oleh Kepala Desa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika politik yang terjadi dalam pengisian perangkat desa di Desa Kareo, siapa saja aktor-aktor yang terlibat di dalamnya serta relasi aktor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi dari arsip data pemerintahan setempat.
Hasil penelitian menunjukkan dinamika politik yang ada dalam pengisian perangkat desa di desa Kareo berkaitan dengan adanya pemberhentian perangkat desa. Pemberhentian sepihak yang dilakukan oleh Kepala Desa membuat Perangkat Desa Kareo merasa tidak puas dan melapor kepada DPMD sehingga DPMD menolak mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian perangkat desa melalui Camat. Namun Camat memilih tetap mengeluarkan Surat Rekomendasi tanpa memperhitungkan pendapat DPMD sehingga Perangkat Desa Kareo pada Akhirnya tetap diberhentikan. Penelitian juga mencatat bahwa meskipun Bupati mengeluarkan surat edaran yang melarang pemberhentian perangkat desa, hal ini tidak mempengaruhi pemulihan jabatan Perangkat Desa Kareo yang telah diberhentikan. Adanya relasi Patron Client antara Kepala Desa dan Tim Sukses juga menjadi salah satu faktor penyebab pemberhentian perangkat desa. Kepala Desa berupaya mengosongkan jabatan perangkat desa demi menarik Tim Suksesnya ke dalam pemerintahan desa yang berada di bawah kepemimpinannya. Akibatnya, proses pengisian Perangkat Desa Kareo mengalami kelemahan, terutama dalam hal sosialisasi dan seleksi sehingga mengurangi partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam proses pengisian perangkat desa.