Pada masa pandemi Covid-19 Dana Desa ditutntut untuk melakukan recoffusing anggaran yang pada awalnya diprioritaskan untuk pembangunan infratruktur desa beralih menjadi penanganan dan pencegahan Covid-19 pada tingkat desa. Meskipun terdapat recoffusing untuk penanganan Covid-19 pemerintah desa tetap harus memperioritaskan perihal asas-asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi di dalam Good governance. Bagaimana kemudian pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 tahun 2021 di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang ?
Studi ini menggunakan teori Good governance UNDP (United Nations Development Programme) dengan mengadopsi 3 prinsip yang meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Prinsip inilah yang menurut peneliti memiliki unsur yang lebih politis didalamnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan Dana Desa Kalongan tahun 2021 sudah dilakukan secara transparan. Mekanisme transparansi itu dilakukan melalui transparansi yang terbatas bahwa baliho yang di sampaikan berisikan penggunaan dana-dana publik belum menyimbolkan transparansi yang sesungguhnya karena baliho tersebut hanya memberikan pengetahuan general umum. Pengelolaan Dana Desa juga sudah dilakukan dengan prinsip partisipasi. Mekanisme partisipasi itu dilakukan melalui perlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program desa. Partisipasi yang dilakukan belum mencerminkan partisipasi yang sesungguhnya dikarenakan pada tahap perencanaan program desa hanya terbatas pada elit-elit masyarakat saja dan kurang adanya perlibatan dari warga desa. Pengelolaan Dana Desa Kalongan sudah dilakukan secara akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas itu dilakukan melalui pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kalongan terhadap masyarakat atau yang disebut sebagai akuntabilitas horizontal dengan adanya laman pengaduan “Tanya Pak Kades” pada website desa Kalongan. Selain itu terdapat pula akuntabilitas vertikal yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kalongan kepada instansi yang berwenang atau instansi yang lebih tinggi dalam bentuk pembuatan pertanggung jawaban anggaran tahun 2021.

ABSTRACT:
During the Covid-19 pandemic, the Village Fund was required to recoffify the budget, which was initially prioritized for the development of village infrastructure, turning to handling and preventing Covid-19 at the village level. Although there is recoffusing for the handling of Covid-19, it is unethical if the management goes beyond the principles of transparency, accountability and participation in good governance. How then is the management of the Village Fund during the 2021 Covid-19 pandemic in Kalongan Village, East Ungaran District, Semarang Regency?
This study uses the theory of Good governance UNDP (United Nations Development Program) by adopting 3 principles which include transparency, accountability and participation which according to the researcher have a more political element in it. The method used is qualitative with a case study approach. Data was collected through interviews, documentation and observation.
The results of the study show that the management of the Kalongan Village Fund in 2021 has been carried out transparently. The transparency mechanism is carried out through limited transparency that the billboards that are conveyed contain the use of public funds not yet symbolizing true transparency because the billboards only provide general general knowledge. The management of the Village Fund has also been carried out with the principle of participation. The participation mechanism is carried out through community involvement in the planning and implementation of village programs. Participation has not reflected actual participation because at the planning stage the village program is only limited to community elites and there is a lack of involvement from ordinary villagers. The management of the Kalongan Village Fund has been carried out in an accountability manner. The accountability mechanism is carried out through accountability carried out by the Kalongan Village government to the community or what is referred to as horizontal accountability with the "Tanya Pak Kades" complaint page on the Kalongan village website. In addition, there is also vertical accountability carried out by the Kalongan Village government to the authorized agency or higher agency in the form of making budget accountability for 2021.