Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang maksimalnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Batang. Hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya target PTSL yang dirancang di awal program. Padahal dari adanya program PTSL tersebut telah ditetapkan dan disahkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang seharusnya dari adanya kebijakan tersebut jika diimplementasikan dengan baik maka program PTSL tersebut juga akan berjalan dengan baik dan maksimal. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 dalam program PTSL di Kabupaten Batang.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi. Dan menggunakan dua jenis data yaitu data primer yang berupa data yang di dapatkan langsung oleh peneliti di lapangan, dan data sekunder yang di dapat dari dokumen yang dibutuhkan untuk melengkapi data penelitian. Dengan menggunakan kerangka teori Implementasi Kebijakan dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang menjelaskan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi masyarakat dalam program PTSL di Kabupaten Batang masih belum maksimal, hal tersebut disebabkan karena kondisi ekonomi masyarakat yang tidak baik, masih banyak masyarakat yang tergolong dalam masyarakat prasejahtera, kemudian dari adanya faktor ekonomi tersebut akhirnya menjadikan warga enggan untuk ikut serta mendaftarakan bidang tanahnya dalam PTSL karena adanya dana atau pembiayaan yang di bebankan, hal tersebut yang mana pada akhirnya juga menjadi penghambat dalam proses pengumpulan data fisik dan data yuridis PTSL, hasil gambar peta ukur yang tidak sesuai dan menyebabkan proses pelaksanaan PTSL tidak berjalan sesuai dengan target waktu yang ditentukan dan target seberapa banyak bidangan tanah yang akan didaftarkan dalam program PTSL.