Pensiun dini dapat diajukan ketika tenaga kerja sudah memasuki masa kerja minimal 20 (dua puluh) tahun dan untuk usia pensiun biasa minimal mencapai usia 50 (lima puluh) tahun. Namun pada pelaksanaanya pemberikan hak pensiun oleh perusahaan kepada tenaga kerja masih terdapat kendala dalam pelaksaannya seperti perbedaan keinginan antara pimpinan perusahaan dengan tenaga kerja. Hal inilah yang menyebabkan tidak seimbangnya antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perjanjian kerja bersama dengan pelaksanaan yang terjadi di PT. Cikarang Presisi.
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pedekatan yuridis sosiologis serta dokumentasi terhadap data sekunder dan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini.
Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa problematika yang terjadi mengenai pensiun dini ini dikarenakan pelaksanaan pensiun dini tidak sesuai dengan Pasal 53 Perjanjian Kerja Bersama PT. Cikarang Presisi yakni pekerja yang sudah mencapai usia kerja 20 (dua puluh) tahun dapat ,mengajukan permohonan pensiun dini namun pada pelaksanananya hal tersebut tidak terimplementasi dengan benar sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Terhadap ketidaksesuaian tersebut maka diperlukan mengajukan Upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselsihan Hubungan Industrial.