Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemunculan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren Di Kabupaten Kendal yang diusulkan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam hal perumusan kebijakan daerah Kabupaten Kendal merupakan daerah pertama di Provinsi Jawa Tengah yang membentuk Perda Pesantren. Keberanian Kabupaten Kendal dalam merumuskan Perda pesantren tentu menjadi unik dikarenakan belum ada daerah yang menjadi referensi bagi perumusan Perda yang berkaitan dengan pesantren. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dinamika politik dibalik proses pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Kabupaten Kendal.
Metode Penelitian ini menggunakan model kualitatif. Metode ini digunakan oleh peneliti karena dengan metode ini permasalahan dapat dideskripsikan secara jelas dan terperinci serta dapat merujuk pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dinamika politik dibalik proses pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Kabupaten Kendal. Perolehan sumber primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal. Data sekunder didapat dari literatur, perpustakaan seperti buku, jurnal, website, serta sumber-sumber lainnya.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa teori formulasi kebijakan yang dicetuskan Thomas R Dye menggambarkan bagaimana pola kebijakan yang diambil Olah pemerintah Kabupaten Kendal terkait Perda Pesantren yang mendapat pengaruh dari kelompok kepentingan sehingga terjadi gesekan antar kelompok kepentingan dan dari pola yang terjadi dapat terlihat model formulasi yang sesuai dengan proses terbentuknya Perda Pesantren di Kabupaten Kendal adalah "formulasi kebijakan model kelompok".

ABSTRACT:
The background of this research is the emergence of Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning Facilitation of Development of Islamic Boarding Schools in Kendal Regency which was proposed by the National Awakening Party faction. In terms of regional policy formulation, Kendal Regency was the first region in Central Java Province to establish a Islamic Boarding School Regulation. Kendal Regency's courage in formulating the Islamic boarding school regulations is certainly unique because there is no region that has become a reference for the formulation of regional regulations related to Islamic boarding schools. Therefore, this study aims to find out the political dynamics behind the formation of Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning Facilitation of Islamic Boarding School Development in Kendal Regency.
This research method uses a qualitative model. This method is used by researchers because with this method the problems can be described clearly and in detail and can refer to the research objectives, namely to find out the political dynamics behind the process of forming Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning Facilitation of Islamic Boarding School Development in Kendal Regency. Primary sources in this study were obtained directly through interviews with the Regional People's Representative Council (DPRD) of Kendal Regency. Secondary data was obtained from literature, libraries such as books, journals, websites, and other sources.
The results of this study indicate that the theory of policy formulation initiated by Thomas R Dye illustrates how the pattern of policies adopted by the Kendal Regency government regarding Islamic Boarding School Regulations is influenced by interest groups so that there is friction between interest groups and from the pattern that occurs it can be seen that the appropriate formulation model with the process of forming the Perda Pesantren in Kendal Regency is "group model policy formulation".