Terdapat fenomemena terkait jumlah anak di bawah umur yang mengonsumsi rokok di Kota Semarang mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan mudahnya transaksi penjualan rokok kepada anak di bawah umur dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang hukum. dilarangnya pelaku usaha menjual rokok kepada anak di bawah umur telah diatur sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 21 Huruf a. Dengan adanya peraturan yang dilaksanakan lembaga yang berwenang terhadap kebijakan terkait larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur ditujukan untuk hak-hak anak dapat terlindungi.
Fokus permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu bagaimana fenomena penjualan rokok kepada anak di bawah umur di Kota Semarang serta implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang larangan pedagang menjual rokok terhadap anak yang berusia di bawah umur 18 Tahun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat dengan proses pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung kepada masyarakat khususnya pelaku usaha.
Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa implementasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dalam memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang masih di bawah umur dalam masalah jual beli rokok di Kota Semarang masih belum diterapkan secara maksimal. Kurang tegasnya penegakan sanksi dan kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak yang ditimbulkan oleh rokok sehingga masih terlihat bebasnya transaksi jual beli dan konsumsi rokok oleh anak–anak d ibawah umur.