Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pemerintah dalam menegakkan kesetaraan dan keadilan gender di seluruh aspek pembangunan. Salah satu daerah yang mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender adalah Kabupaten Jepara yang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Dalam implementasinya, DP3AP2KB sebagai leading sector mengalami dinamika. Sehingga menarik untuk diteliti bagaimana implementasi PUG di Kabupaten Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara dan kendala DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam upaya pelaksanaan PUG di Kabupaten Jepara.
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mampu memberikan pandangan mengenai fenomena hukum atau fakta fakta nyata yang ada di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dilakukan dengan melihat pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan praktek yang ada di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa DP3AP2KB Kabupaten Jepara sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan implementasi PUG berdasarkan Perda pada tiap tiap bidangnya, namun belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yaitu kendala internal DP3AP2KB dan kendala regulasi. Kendala internal berupa adanya mutasi PNS dan kurangnya SDM, sedangkan kendala regulasi adalah substansi regulasi yang membuka celah tidak maksimalnya pelaksanaan PUG. Karena tidak adanya sanksi bagi OPD yang lalai dalam implementasi PUG, hal ini mengakibatkan tugas dan kewajiban tiap OPD tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Adanya kendala ini, menyebabkan pelaksanaan PUG di Kabupaten Jepara belum maksimal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara masih belum sempurna.