Permasalahan ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dan ketersediaan pangan yang terjadi di wilayah perkotaan khususnya Kota Semarang disebabkan pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan Pembangunan yang berdampak pada penyempitan lahan pertanian di Kota Semarang. Urban farming menjadi jawaban atas solusi dari penyempitan lahan pertanian di perkotaan dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan Pemerintah mengesahkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang. Dengan demikian peneliti ingin mendeskripsikan proses implementasi kebijakan urban farming beserta relasi aktor yang terjadi di Kelompok Tani Trimulyo Hebat Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Adapun jenis penelititan ini adalah penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dan sekunder. Dalam prosesnya, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Ketua Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kota Semarang, Ketua Kelompok Tani Trimulyo Hebat, dan anggota Kelompok Tani Trimulyo Hebat. Kemudian data dalam penelitian ini dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sementara itu, peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle.
Hasil penelitian ini pada Sumber Daya yang diinginkan masih banyak kendala dan kekurangan anggaran terutama. Keterbukaan rincian anggaran tidak diberikan kepada kelompok tani dan kejelasannya sehingga ketika pemenuhan alat maupun fasilitas lainnya yang tidak disediakan oleh dispertan dipenuhi secara swadaya atau iuran. Kemandirian kelompok tani dalam memenuhi fasilitas dan alat pertanian lainnya tidak dapat terpenuhi karena tidak memiliki anggaran kas yang tetap. Selanjutnya terdapat kesalahan dan tertutupnya interaksi antar aktor pada konten kebijakan dalam Pelaksanaan Program. Kelompok tani tidak mendapatkan kejelasan dan akses interaksi dengan aktor kebijakan untuk mengetahui SOP atau pedoman tambahan dalam proses pembudayaan pertanian perkotaan. Sumber Daya kelompok sasaran memiliki keterbatasan untuk memperoleh informasi kepada aktor kebijakan, terkhusus ke dinas pertanian untuk mengetahui rincian anggaran detail dalam pemenuhan fasilitas kelompok tani.

ABSTRACT:
The problem of imbalance in population growth and food availability that occurs in urban areas, especially Semarang City, is caused by rapid population growth and development which has an impact on the narrowing of agricultural land in Semarang City. Urban farming is the answer to the solution to the narrowing of agricultural land in urban areas in meeting people's food needs and the Government ratified Semarang Mayor Regulation Number 24 of 2021 concerning the Urban Agricultural Cultivation Movement in Semarang City. In this way, the researcher wants to describe the process of implementing the urban farming policy along with actor relations that occur in the Trimulyo Besar Farmers Group, Trimulyo Village, Genuk District.
This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach. This type of research is field research. The data sources in this research are primary and secondary data. In the process, researchers conducted in-depth interviews with the Head of the Horticulture and Plantation Division of the Semarang City Agricultural Service, the Head of the Trimulyo Besar Farmers Group, and members of the Trimulyo Besar Farmers Group. Then the data in this research was analyzed by data reduction, data presentation and drawing conclusions. Meanwhile, researchers use Merilee S. Grindle's Policy Implementation theory.
The results of this research on the desired resources are that there are still many obstacles and budget shortfalls, especially. Disclosure of budget details is not provided to farmer groups and clarity so that equipment and other facilities not provided by the Agriculture Department are met independently or by contribution. The independence of farmer groups in providing facilities and other agricultural equipment cannot be fulfilled because they do not have a fixed cash budget. Furthermore, there are errors and closed interactions between actors regarding policy content in program implementation. Farmer groups do not get clarity and access to interaction with policy actors to find out SOPs or additional guidelines in the process of cultivating urban agriculture. The target group's resources are limited in obtaining information from policy actors, especially the agricultural service to find out detailed budget details for fulfilling farmer group facilities.