Semakin dibutuhkannya jasa layanan parkir membuat bisnis jasa parkir semakin dilirik oleh masyarakat, namun di dalam menjalankan usahanya tidak jarang pengelola parkir menerapkan perjanjian klausula baku pengalihan tanggung jawab yaitu pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan atau kerusakan kendaraan atau bagian kendaraan milik konsumen jasa. Fenomena penerapan klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola jasa parkir kendaraan bermotor terjadi di parkir Masjid Agung Jawa Tengah yaitu pengelola parkir mencantumkan perjanjian klausula baku pengalihan tanggung jawab pada karcis parkir yang pada pokoknya berisi pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan atau bagian dari kendaraan di area parkir Masjid Agung Jawa Tengah. Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penerapan klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola jasa parkir kendaraan bermotor di Masjid Agung Jawa Tengah? dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola jasa parkir di Masjid Agung Jawa Tengah?
Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (non doktrinal) dengan pendekatan sosiologi hukum, kemudian sumber data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara, sumber data sekunder didapatkan dari sumber hukum yang relevan dengan penelitian, dan sumber tersier, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif.
Hasil penelitian diketahui bahwa pengelola parkir Masjid Agung Jawa Tengah menerapkan perjanjian klausula baku pengalihan tanggung jawab dengan mencantumkannya di karcis parkir. Alasan penerapan klausula baku tersebut adalah agar terhindar dari oknum konsumen yang beriktikad buruk mengaku mengalami kehilangan atau kerusakan kendaraan di Masjid Agung Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha dan penerapannya dinyatakan batal demi hukum. Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengelola parkir harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan atau bagian dari kendaraan apabila hal tersebut disebabkan perbuatan atau kelalaian dari pengelola parkir.