Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kesadaran akan pentingnya penerapan Good Governance dalam pelayanan publik seperti pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Penelitian ini menganalisis implementasi good governance alam pelayanan pembuatan SKTM di Desa Bongkok, Tegal, Jawa Tengah, dengan fokus pada transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Tata Kelola yang Baik dan dampaknya terhadap layanan SKTM di tingkat desa, khususnya di Desa Bongkok. Konsep yang digunakan adalah prinsip goof governance, yang mencakup transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai elemen kunci dalam pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai pendekatan utama. Data primer diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber yang dapat dipercaya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi partisipasi masyarakat belum sepenuhnya terealisasi dalam layanan SKTM, sementara prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diimplementasikan, meskipun masih memerlukan peningkatan. Selain itu, dampak dari implementasi prinsip ggod governance dalam layanan SKTM memengaruhi aspek sosial, politik, dan pendidikan. Dampak sosial positif mencakup hubungan masyarakat yang lebih kuat, peningkatan efisiensi, dan kepercayaan, sementara dampak sosial negatif meliputi ketidaksetaraan akses, potensi konflik, dan ketidaksetaraan. Dampak politik melibatkan hubungan yang lebih baik antara pemerintah desa dan masyarakat, peningkatan legitimasi pemerintahan desa, dan pengaruh terhadap persepsi publik tentang pemerintahan secara umum. Adapun dampak pendidikan, masyarakat, terutama para siswa, merasa lebih terbantu dan dapat lebih fokus pada proses pembelajaran.

ABSTRACT:
The background of this research is based on the awareness of the importance of implementing Good Governance in public services such as the Certificate of Poor (Surat Keterangan Tidak Mampu or SKTM). This study analyzes the implementation of Good Governance in the service of issuing SKTM in Bongkok Village, Tegal, Central Java, with a focus on transparency, community participation, and accountability. The aim of this research is to analyze the implementation of Good Governance and its impact on SKTM services at the village level, specifically in Bongkok Village. The concept used is the principle of good governance, which involves transparency, participation, and accountability as key elements in public service. The research method used is a qualitative approach with a case study as the primary approach. Primary data was obtained through interviews, documentation, and direct observation, while secondary data was collected from various reliable sources. The research findings indicate that the implementation of community participation has not been fully realized in the SKTM service, while the principles of transparency and accountability have been implemented, although they still require improvement. Furthermore, the impact of implementing the principles of Good Governance in SKTM services affects social, political, and educational aspects. The positive social impact includes stronger community ties, improved efficiency, and trust, while the negative social impact includes disparities in access, potential conflicts, and inequality. The political impact involves better relations between the village government and the community, increased legitimacy of village governance, and an influence on public perceptions of governance in general. As for the educational impact, the community, especially students, feel relief and can focus more on the learning process.