Aceh memiliki kehususan yang sampai saat ini menjadi perjuangan di pusat, yaitu mengenai desentralisasi asimetrik atau yang biasa dikenal dengan otonomi khusus. Dasar hukum berlakunya kebijakan otonomi khusus (Otsus) di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Fachrul Razi adalah salah satu senator asal Aceh yang memperjuankan aspirasi masyarakat Aceh. Akan tetapi diketahui dalam pemengutan pemilihan suara tahun 2019 perolehan suara yang dimiliki Fachrul menurun hampir 50% dari pada pemilu tahun 2014 lalu.
Jelasnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isu-isu strategis yang menjadi aspirasi masyarakat Aceh di DPD RI dan untuk mengetahui upaya anggota DPD Fachrul Razi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan studi kasus. Sumber dan teknik pengumpulan data dengan cara purposive sampling atau narasumber telah ditentukan sedari awal untuk diwawancara dan dimintai keterangannya terkait konteks penulisan, serta pengumpulan bukti dokumen seperti mind-mapping narasumber, arsip notulensi rapat, dan laporan-laporan keputusan.
Hasil penelitian ini menemukan empat isu-isu strategis yang berhak menjadi pembahasan darurat di DPD RI, yaitu trust building dan komitmen Aceh dan RI akan MoU Helsinki, implementasi dan revisi UUPA, Otsus dalam prolegnas dan keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh, serta pembahasan mengenai pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Sedangkan dari empat isu strategis itu upaya yang dilakukan oleh Fachrul Razi selaku senator dari Aceh dengan menggunakan implementasi teori representasi oleh Hanna F Pitkin cenderung kepada representasi aksi atau acting for representation di mana Fachrul dalam upaya ya banyak melakukan rapat dengar umum (RDPU), rapat kerja atau pembahasan bersama Menteri atau lembaga terkait, serta mengenai isu daerah otonomi baru (DOB) Aceh Fachrul cukup vokal mendesak pemerintah untuk pada proses pemekaran DOB Aceh yang jelas pada sampai tahap final.