Pemilu 1999 tercatat sebagai momen sejarah yang mengalihkan fokus upaya politik pada perubahan partai peserta demokrasi, sehingga jumlah partai peserta pemilu saat itu lebih banyak dari pemilu pada masa orde baru. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) merupakan partai besar di Indonesia yang selalu meraih banyak suara dalam setiap pemilu. Akan tetapi, PDI-Perjuangan mengalami penurunan suara untuk pertama kalinya pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Cirebon setelah beberapa kali menjadi pemenang pemilu. Sehingga momentum penurunan suara tersebut menjadi pintu masuk analisis penelitian ini yang bertujuan untuk melihat bagaimana proses pelembagaan PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon selama lima tahun terakhir (2014-2019).
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada bagaimana proses pelembagaan partai politik diukur menggunakan teorisasi Randall dan Svasand di tingkat lokal khususnya pada Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan Kabupaten Cirebon. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dan sumber literatur seperti dokumen terkait pelembagaan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan Kabupaten Cirebon.
Hasil penelitian menunjukkan kondisi pelembagaan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan Kabupaten Cirebon pada tiap dimensi pelembagaan partai yang dianalisis berdasarkan teorisasi Randall dan Svasand masih rendah. Pertama, PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon menggunakan mekanisme musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Meski begitu, dalam beberapa keputusan yang bersifat urgen dan strategis level DPC tidak mempunyai kewenangan dalam memutuskan. Selain itu, dari segi kesolidan partai PDI-Perjuangan cukup solid dibuktikan dengan tidak adanya faksionalisme didalam internal. Kedua, upaya PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon dalam menanamkan identitas nilai atau ideologi marhaenisme. Hasil membuktikan dengan kuatnya basis sosial yang loyal terhadap partai yang didominasi oleh kaum wong cilik seperti buruh, tani, nelayan, pedagang kecil dan lain sebagainya. Namun, ideologi atau platform yang diusung oleh PDI-Perjuangan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, kemandirian pengambilan keputusan dan kemandirian keuangan berjalan dengan baik karena selalu mengedepankan gotong royong. Namun, pendanaan yang mengandalkan iuran dari beberapa orang tertentu saja (tiga pilar partai) membuat kader di tingkat bawah atau grass root tidak memiliki peran utuh dalam merumuskan suatu kebijakan. Keempat, PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon ideologi atau nilai yang diusung PDI-Perjuangan sudah mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat. Namun demikian, upaya yang sudah dibangun dalam menampilkan citra baik partai serta menanamkan nilai dan ideologi partai kepada masyarakat harus dirusak oleh kasus hukum yang menimpa kader PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon itu sendiri.

ABSTRACT:
The 1999 election was recorded as a historical moment that shifted the focus of political efforts to changing the parties participating in democracy, so that the number of parties participating in the election at that time was more than the elections during the New Order era. The Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-Perjuangan) is a major party in Indonesia which always wins many votes in every election. However, PDI-Perjuangan experienced a decline in votes for the first time in the 2019 legislative elections in Cirebon Regency after winning the election several times. So that the momentum of the vote reduction became the entry point for the analysis of this research which aims to see how the process of institutionalizing the PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon over the past five years (2014-2019).
This research is a qualitative research with a case study approach that focuses on how the process of institutionalization of political parties is measured using the theorization of Randall and Svasand at the local level, especially in the Indonesian Democratic Party-Struggle for Cirebon Regency. The data for this research were obtained from in-depth interviews and literature sources such as documents related to the institutionalization of the Indonesian Democratic Party of Struggle in Cirebon Regency.
The research results show that the level of institutionalization of the Indonesian Democratic Party of Struggle in Cirebon Regency in each dimension of party institutionalization as analyze based on Randall and Svasand's theory is still low. First, PDI-Perjuangan Cirebon Regency uses a consensus deliberation mechanism in decision making. However, in several urgent and strategic decisions, the DPC level does not have the authority to decide. Apart from that, in terms of the solidarity of the PDI-Perjuangan party, it is quite solid, proven by the absence of internal factionalism. Second, the efforts of the PDI-Perjuangan Cirebon Regency to instill an identity of marhaenism values or ideology. The results prove the strong social base that is loyal to the party which is dominated by small people such as workers, farmers, fishermen, small traders and so on. However, the ideology or platform promoted by PDI-Perjuangan has not been able to reach all levels of society. Third, decision-making independence and financial independence work well because mutual cooperation is always prioritized. However, funding that relies on contributions from only certain people (the three pillars of the party) means that cadres at the lower level or grass roots do not have a complete role in formulating a policy. Fourth, the PDI-Perjuangan Cirebon Regency ideology or values promoted by the PDI-Perjuangan have a special place in the hearts of the people. However, the efforts that had been made to present a good image of the party and instill the party's values and ideology in the community had to be damaged by the legal case that befell the Cirebon Regency PDI-Perjuangan cadres themselves.