Ekonomi UMKM di Kabupaten Bogor terguncang dengan adanya pandemi covid-19 dengan mengalami penurunan tingkat pengangguran yang sangat signifikan, banyaknya pelaku UMKM di Kabupaten Bogor tidak melanjutkan usahanya karena terdampak covid-19. Banyaknya pelaku usaha mikro dipaksan untuk bertindak cepat dengan perubahan pasar sebagai akibat dari pandemi, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana implementasi kebijakan terhadap pemulihan UMKM dalam menentukan kebijakan yang diambil pasca situasi darurat, sebagaimana covid-19 yang merupakan bencana nasional non alam yang kemudian memerlukan perhatian khusus serta mengeluarkan kebijakan pasca covid-19 yang bertujuan pada pemulihan ekonomi di daerahnya secara khusus UMKM di wilayahnya.
Penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan milik Grindle, dimana teori tersebut memiliki dua konsep yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, isi kebijakan dan Implementasi Lingkungan. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif, yaitu dengan menggambarkan subjek dan objek, baik lembaga, masyarakat dan lainnya serta didasarkan atas hasil observasi yang dilakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan. Kemudian hasil wawancara yang dikumpulkan dari beberapa narasuber untuk mendeskripsikan permasalahan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor bergerak cepat melalui Bupati Kabupaten Bogor mengeluarkan Keputusan Bupati terkait dengan pembentukan satuan tugas pemulihan dan transformasi ekonomi Kabupaten Bogor yang di respon oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor dengan membuat program jangka pendek dan jangka panjang. dalam proses implementasi kebijakan tentu pemerintah tidak mampu berjalan sendirian sehingga adanya kolaborasi antar instansi pemerintahan, swasta, dan masyarakat dengan tujuan pemulihan ekonomi Kabupaten Bogor. Isi kebijakan dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor terhadap pemulihan ekonomi UMKM sebenarnya sesuai dengan apa yang dikatakan dalam konsep Grindle, adanya kepentingan ataupun kebutuhan dari para pelaku UMKM yang mendesak mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan membentuk satuan tugas percepatan dan transformasi ekonomi daerah.