Kedudukan Ombudsman dalam ketatanegaraan Indonesia sebagai Magistrature of Influence atau Magistrature of Sanction dalam mewujudkan Good Governance melalui pengawasan maladministrasi pelayanan publik menjadi perdebatan. Kewenangan Ombudsman melakukan ajudikasi khusus berupa ganti rugi belum dilaksanakan. Perlu adanya kepastian hukum kedudukan Ombudsman dan ajudikasi khusus ganti rugi. Berdasarkan kedudukan dan kewenangannya, hambatan yang dialami dan upaya yang dilakukan Ombudsman menjadi penting untuk diketahui.
Jenis penelitian yang dipakai adalah yuridis-empiris. Penelitian bersumber pada data primer, data sekunder, dan bahan hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan/dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analisis.
Hasil dari penelitian ini kemudian memberikan 2 (dua) kesimpulan. Pertama, Ombudsman merupakan magistrature of influence sebagaimana juga Ombudsman di negara lain. Namun, para pendiri Ombudsman di Indonesia menilai apabila Ombudsman di Indonesia hanya merupakan magistrature of influence saja seperti negara lain, dikhawatirkan banyak terjadi pembangkangan terhadap rekomendasi Ombudsman karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kedua, hambatan yang dialami Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah yaitu: kegiatan tahun 2022 terkendala oleh proses perencanaan kegiatan yang pelaksanaannya cukup dinamis, jumlah asisten kurang, dan dukungan anggaran, sarana dan prasarana belum memadai. Upaya yang dilakukan Ombudsman yaitu: mengoptimalkan teknologi informasi serta mekanisme dan prosedur yang sesuai, pengajuan pengadaan asisten, pengajuan tambahan anggaran, dan peningkatan sinergitas antar insan Ombudsman.