Pemilihan Kepala Daerah 2020 dilakukan serentak di berbagai Kabupaten dan Kota Indonesia, salah satunya Kota Samarinda. Dalam Pilkada 2020 Kota Samarinda, KPUD Samarinda berupaya meningkatkan partisipasi pemilih. Adapun syarat sebagai pemilih dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ialah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Sehingga penyandang disabilitas yang memenuhi syarat juga memiliki hak suara pada pemilihan. Penyandang disabilitas atau difabel adalah orang-orang yang masih perlu perhatian khusus, karena mereka memerlukan bantuan khusus saat berkegiatan. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran KPU Kota Samarinda dalam meningkatkan partisipasi difabel pada Pilkada 2020 di Kota Samarinda dan apa saja hambatan yang dialami KPU Kota Samarinda dalam meningkatkan partisipasi difabel pada Pilkada 2020 di Kota Samarinda.
KPUD Kota Samarinda sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu memiliki peran ideal, yang dilakukan sesuai dengan kedudukannya di sistem negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus. Sumber data penelitian ini ada data primer dan data sekunder. Metode pegumpulan data pada penelitian ini adalah metode wawancara dengan narasumber yang dipilih secara purposive dan metode dokumentasi.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah KPUD Samarinda melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi difabel sesuai dengan perannya, yakni berupa pembentukan relawan demokrasi basis Disabilitas dan pemberian bantuan akses saat pencoblosan kepada pemilih. Namun dalam melaksanakan perannya, KPUD Samarinda juga mengalami hambatan seperti ketakutan masyarakat terhadap pandemi Covid-19 dan lokasi untuk tempat pemungutan suara.

ABSTRACT:
The 2020 Regional Head Elections are being held simultaneously in various Indonesian Regencies and Cities, one of which is the City of Samarinda. In the 2020 Pilkada for Samarinda City, the Samarinda Election Commission is determined to increase voter participation. The requirements as a voter in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections are Indonesian Citizens who are 17 (seventeen) years of age or older, are married, or have been married. So that persons with disabilities who meet the requirements also have voting rights in elections. People with disabilities or disabilities are people who still need special attention, because they need special assistance when doing activities. Thus, this study aims to find out the role of the Samarinda City KPU in increasing the participation of people with disabilities in the 2020 Pilkada in Samarinda City and what are the obstacles experienced by the Samarinda City KPU in increasing the participation of people with disabilities in the 2020 Pilkada in Samarinda City.
KPUD Kota Samarinda as a state institution that organizes elections has an ideal role, which is carried out in accordance with its position in the Indonesian state system. This study uses a qualitative method with a case study approach. The data sources for this research are primary data and secondary data. The data collection method in this study is the interview method with purposively selected sources and the documentation method.
The conclusion from the results of this study is that the Samarinda KPUD is making efforts to increase the participation of people with disabilities according to their role, namely in the form of forming democracy volunteers for disabilities and providing access assistance during voting. However, in carrying out its role, the Samarinda Election Commission also experienced obstacles such as public fear of the Covid-19 pandemic and the location for polling stations.