Parkir merupakan permasalahan krusial yang terjadi di Kota Semarang. Pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Semarang merupakan salah satu kebijakan yang tujuan utamanya adalah menertibkan dan menciptakan fasilitas parkir tepi jalan umum dan memberkan pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna jasa parkir tepi jalan umum yang nantinya retribusi parkir merupakan hasil dari PAD Kota semarang untuk pembangunan infrastruktur mendatang. Melalui Peraturan Walikota No. 70 Tahun 2021 yang menjadi acuan dalam penelitian pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Semarang menyorot realisasi dan pelaksanaan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir tepi jalan melalui juru parkir yang secara langsung oleh masyarakat. Terdapat peran penting dari Dinas Perhubungan juru parkir, keduanya merupakan pihak yang menjalankan kebijakan untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji proses pengelolaan parkir tepi jalan umum dan kepentingan aktor yang terlibat di dalamnya.penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melihat studi kasus di lapangan melalui observasi dan wawancara kepada pihak yang terlibat. Adapun hasil temuannya, pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Semarang masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi evaluasi Dinas Perhubungan untuk melihat kondisi secara langsung juru parkir yang masih melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan kebijakan. Yakni juru parkir yang melakukan kenaikan penarikan tarif kepada pengunjung dan tidak memberikan karcis sebagai bukti pembayaran resmi parkir. Dalam pelaksanaannya, diperlukan strategi dari Dinas Perhubungan untuk mengurangi parkir liar dengan melakukan pendataan dan sosialisasi terkait penggunaan sistem parkir elektronik yang saat ini sudah berjalan dua tahun ini di Kota Semarang.

ABSTRACT:
Parking is a crucial problem that occurs in the City of Semarang. Management of public roadside parking in the City of Semarang is one of the policies whose main objective is to organize and create public roadside parking facilities and provide services to the community as users of public roadside parking services, where parking fees will be the result of Semarang City’s PAD for future infrastructure development. Through Mayor Regulation Number 70 of 2021, which is a reference in research on public roadside parking management in Semarang City, highlights the realization and implementation of the Transportation Department in managing roadside parking through parking attendants directly by the public. There is an important role for the Transportation Department of parking attendants, both of whom are parties who implement policies to archieve the desired changes. Therefore this research examines the process of managing public roadside parking and the interest of the actors involved in it. This research uses a qualitative approach by looking at case studies in the field through observations and interviews with the parties involved. In reality, the management of public roadside parking in Semarang City still has several problems that need to be evaluated by the Transportation Department to see directly the condition of parking attendants who are still committing wiolations that are not in accordance with policy. Namely parking attendants who increase fees charged to visitors and do not provide tickets as proof of official parking payment. In its implementation, a strategy is needed from the Transportation Department to reduce illegal parking by collecting data and providing outreach regarding the use of the electronic parking system which has been running for two years in Semarang City.