Hukum Ketenagakerjaan memiliki peranan yang sangat penting jika dihubungkan dengan masalah perlindungan tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Saat terjadinya PHK, para pekerja yang di-PHK seringkali tidak mendapat pemberitahuan dari perusahaan bahwa mereka akan di-PHK atau biasa disebut PHK Sepihak dan hak-hak pekerja yang di-PHK seringkali tidak dipenuhi. Hal ini memicu terjadinya perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini memuat permasalahan mengenai; 1) Bagaimana problematika pemenuhan hak tenaga kerja akibat pemutusan hubungan kerja dan 2) Bagaimana penerapan musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial akibat pemutusan hubungan kerja.
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (library research) sehingga data yang diperoleh berdasarkan hasil dari literatur perpustakaan. Penelitian Pustaka (library research) merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi Pustaka seperti buku, jurnal, dan dokumen. Objek data yang dicari penulis adalah dengan mencari literatur-literatur yang sesuai dengan masalah yang diangkat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika yang sering terjadi dalam pemenuhan hak tenaga kerja yang di-PHK adalah diantaranya 1) Hak pesangon pekerja yang di-PHK tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 2) Terjadinya PHK Sepihak tanpa didahului dengan surat peringatan dan hak penolakan dari pekerja,
3) Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak mau hadir,
4) Pengusaha tidak mematuhi anjuran mediator, 5) Jika perkara itu masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial maka akan memakan banyak waktu dan biaya, karenanya diupayakan perkara itu tidak sampai ke pengadilan. Penerapan prinsip musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial akibat pemutusan hubungan kerja sering terjadi bahwa kesepakatan bersama antara pihak pengusaha dan pekerja tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait dengan pemenuhan hak para pekerja yang di-PHK. Hal ini tidak mengapa dikarenakan inti dari musyawarah tersebut adalah mencapai kesepakatan bersama dari kedua belah pihak daripada harus masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial yang mana salah satu pihak bisa dirugikan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI)

xxs

vii

berbeda dengan kasus perdata secara umum yang secara langsung diajukan ke pengadilan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus diawali dengan musyawarah pada proses penyelesaian bipartite. Kesepakatan lebih dikedepankan, dan dalam dan dalam beberapa hasil musyawarah menghasilkan kesepakatan yang tidak sesuai dengan asas kepastian hukum sebagaimana norma yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Sebelum masuk ke ranah bipartite, selama masih bisa diselesaikan dengan pihak bukan pemerintah, maka harus mediasi, konsiliasi. Ketika perkaranya berkenaan dengan pemerintah maka forumnya adalah menghadirkan pihak ketiga yaitu pemerintah. Karena ada kebijakan peraturan pemerintah yang menghambat penyelesaian, mestinya pekerja dan pengusaha itu bisa selesai tapi masing-masing kukuh dengan aturan pemerintah. Setelah bipartit forum berikutnya adalah tripartit atau mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.