Kebutuhan air untuk irigasi petanian menjadi hal pokok yang dibutuhan oleh masyarakat Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Oleh karena itu dibutuhkan organisasi pengelola air yang berorientasi pada kebutuhan air masyarakat petani. Kebijakan tentang pengelolaan air irigasi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 6 Tahun 2009 tentang Irigasi yang perlu untuk dikaji lebih lanjut dalam hal pelaksanaan kebijakan. Penelitan ini menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan dinamika akses petani dalam mendapatkan air.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akses petani anggota HIPPA di Kecamatan Bareng dalam mendapatkan air dan bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan air irigasi di Kecamatan Bareng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian ini berisi tentang data teks yang bukan angka. Penelitian ini memiliki pendekatan studi kasus. Proses wawancara dan metode dokumentasi menjadi teknik dalam pengumpulan data penelitian ini. Dalam menjawab pertanyaan penelitian, data yang telah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan teori keadilan John Rawls dan teori implementasi kebijakan publik Sabatier dan Mazmanian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi keadilan semu terkait dengan akses petani anggota HIPPA dalam mendapatkan air. Hal ini dibuktikan dengan adanya keberpihakan debit air yang berlebih kepada petani tertentu saat musim kemarau tiba. Selanjutnya, implementasi kebijakan pengelolaan air irigasi di Kecamatan Bareng menggambarkan daya dukung dan keterpautan aparat pemerintah serta daya dukung masyarakat dalam lingkungan kebijakan terkait pengelolaan air irigasi

ABSTRACT:
The need for water for agricultural irrigation is the main thing needed by the people of Bareng District, Jombang Regency. Therefore, a water management organization that is oriented towards the water needs of farming communities is needed. Policies regarding the management of irrigation water have been regulated in the Regional Regulation of Jombang Regency No. 6 of 2009 concerning Irrigation which needs to be studied further in terms of policy implementation. This research is interesting to study because it relates to the dynamics of farmers' access to water.
The purpose of this study was to find out how the access of HIPPA member farmers in Bareng District in obtaining water and how to implement irrigation water management policies in Bareng District. This research uses qualitative research methods, where this research contains text data that is not numbers. This research has a case study approach. The interview process and the documentation method became the techniques in collecting the research data. In answering the research questions, the data that has been obtained is then analyzed using John Rawls's theory of justice and Sabatier and Mazmanian's theory of public policy implementation.
The results of this study indicate that there is pseudo-justice related to the access of HIPPA member farmers to water. This is evidenced by the partiality of excess water discharge to certain farmers when the dry season arrives. Furthermore, the implementation of irrigation water management policies in Bareng District illustrates the support and linkages of government officials and the carrying capacity of the community in the policy environment related to irrigation water management.