Sebagai warga negara tentunya memperoleh berbagai hak untuk memastikan keberlangsungan hidupnya. Negara memiliki tanggung jawab penuh untuk memberikan hak-hak warga negara kepada warga negaranya. Namun, berbagai permasalahan dalam pemenuhan hak warga negara masih sering terjadi di negara ini. Terutama wilayah perkotaan, terdapat kaum miskin kota yang merupakan kelompok paling rentan untuk tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi yang dikenal dengan dua tempat tentang sampah. Salah satu Permasalahan kondisi di Kecamatan Bantargebang yaitu terdapat permukiman kumuh dengan penduduk yang padat, pemukiman ini ditinggali para warga miskin yang kesehariannya mengais sampah. Permasalahan pemukiman ini menghasilkan salah satu isu utama dalam pemenuhan hak Kesehatan warga miskin kota. Berdasarkan latar belakang tersebut, lalu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan serta dampak pemenuhan hak Kesehatan warga miskin kota yang merupakan suatu tanggung jawab pemerintah yang harus dipenuhi untuk warga negaranya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini bersumber langsung dari informan penelitian yang terkait. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari artikel jurnal, buku, serta dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pemerintah Kecamatan Bantargebang telah berupaya dengan optimal dalam pemenuhan hak kesehatan warga miskin melalui program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan memenuhi pelayanan atas kesehatan, lalu program membangun sumur artesis untuk akses air bersih. Program jaminan kesehatan telah memberikan keberhasilan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan terjangkau bagi warga miskin, termasuk akses obat-obatan berkualitas. Sistem rujukan juga berjalan dengan baik. Namun disisi lain, terdapat beberapa upaya pemerintah yang belum terpenuhi dalam pemenuhan hak kesehatan. Yaitu kurang optimalnya sosialisasi BPJS sehingga menyebabkan sebagian warga miskin tidak mengetahui prosedur pendaftaran. Lalu Kurangnya perhatian terhadap kesehatan lingkungan, terutama bagi warga yang tinggal sangat dekat dengan tempat Pembuangan sampah dapat yang menjadi ancaman kesehatan. Selain itu Kualitas air yang rendah juga menjadi masalah kesehatan serius bagi warga miskin.

ABSTRACT:
As a citizen, you have various rights to ensure your survival. The state has the full responsibility to grant citizens' rights to its citizens. However, problems in the fulfilment of citizens' rights are still frequent in the country. Especially in urban areas, there are poor city people who are the most vulnerable group to not being able to attain their rights as citizens. One of the problems in Bantargebang is that there is a dirty settlement with a densely populated, this settlement is housed by the poor people whose day-to-day garbage. The problem of settlement raises one of the major issues in the fulfilment of the health rights of the city's poor. Based on this background, this study aims to find out the fulfilment and impact of the fulfillment of the health rights of the poor citizens of the city which is a responsibility of the government to fulfil for its citizens.
This research uses qualitative research methods with a case study approach. This kind of research is field research. Data sources in this research are primary data and secondary data. Primary data in this study comes directly from the relevant research informants. Secondary data for this research comes from journal articles, books, and documents. Data collection techniques in this study use observations, interviews, and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing.
The results of the research show that the government of Bantargebang has been working optimally in fulfilling the health rights of poor citizens through programmes such as the Health Indonesia Card (KIS) and the fulfilment of health services, then the program of building artesis wells for access to clean water. Health insurance programmes have been successful in providing good and affordable health services to the poor, including access to quality medicine. The reference system is also working well. But on the other hand, there are some unfulfilled government efforts to fulfil the right to health. That is, the socialization of the BPJS is not optimal, so that some poor citizens do not know the registration procedure. Then the lack of attention to the health of the environment, especially for citizens who live very close to the landfill can be a health threat. Besides, poor water quality is also a serious health problem for the poor.