Desa sebagai entitas terkecil dari suatu negara merupakan konteks yang paling penting dalam upaya membangun negara yang dimulai dari akar rumput. Pengesahan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah angin segar bagi desa untuk mendapatkan hak nya dalam melaksanakan pemerintahan sesuai dengan adat istiadat, kondisi, serta kebutuhan masyarakat desa. Dengan terciptanya undang-undang tersebut desa diharapkan mampu berorientasi menjadi desa mandiri yang tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah. Salah satu upaya mewujudkan desa mandiri secara ekonomi ialah dengan membentuk lembaga usaha atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang disesuaikan dengan potensi lokal. Sehingga akan terjadi pembangunan sekaligus pemberdayaan sumber daya manusia dan alam secara menyeluruh demi kesejahteraan masyarakat. Perwujudan desa mandiri tidak terlepas dari peran serta pemerintah desa dalam mengatur dan mengelola desa guna mencapai sebuah kemandirian ekonomi. Studi ini hendak mengkaji kapasitas pemerintah Desa Gedong dengan menjawab dua pertanyaan berikut: 1). Bagaimana proses pemerintah desa mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui BUMDes Maju Mapan di Desa Gedong? 2). Bagaimana keterlibatan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah supra desa dalam proses pembangunan BUMDes Maju Mapan di Desa Gedong?
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori governability oleh Jan Kooiman untuk melihat objek penelitian secara luas dengan melalui tiga aspek dasar governability, yaitu SG, GS, dan GI sehingga dapat mengetahui kapasitas pemerintah desa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus guna mengkaji proses pemerintah desa dalam mengelola BUMDes Maju Mapan sebagai upaya mewujudkan desa mandiri secara ekonomi. Seluruh data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk narasi yang kemudian akan ditarik menjadi sebuah kesimpulan.
Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Gedong memiliki kapasitas yang masih rendah, dapat dilihat pada proses perwujudan kemandirian ekonomi desa kinerja pemerintah desa belum dapat tertata dan tidak sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2018 tentang Pembentukan Kepengurusan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta AD/ART yang telah disahkan. Penyelewengan tersebut menyebabkan BUMDes Maju Mapan belum mampu mewujudkan Kemandirian ekonomi desa. Keterlibatan masyarakat dalam BUMDes Maju Mapan menjadi fokus yang paling utama, dengan adanya Musrenbangdes dan Musdus masyarakat mampu menyampaikan pendapat dan aspirasinya, dalam hal ini masyarakat juga turut serta dalam upaya pembangunan BUMDes. Keterlibatan pihak swasta dan pemerintah supra desa turut menjadi pendorong keberhasilan BUMDes, sebab kedua pihak tersebut turut menjadi pendorong BUMDes dalam mensukseskan program-program yang telah disepakati.

ABSTRACT:
The village as the smallest entity of a country is the most important context in an effort to build a country that starts from the roots of the grass. The approval of the Act No. 6 of 2014 on the village is a fresh wind for the village to obtain its right in carrying out the government according to the customs, conditions, as well as the needs of the village people. With the enactment of the law, the village is expected to be able to orient itself into an independent village that does not depend on government assistance. One of the attempts to realize the village's economic independence is to form a business institution or a village-owned enterprise agency (BUMDes) that is adapted to local potential. So there will be development and the empowerment of human and natural resources in a comprehensive way for the well-being of the community. The existence of an independent village is not apart from the role of the village government in organizing and managing the village in order to economic independence. This study is intended to study the capacity of the government of the village of Gedong by answering the following two questions: 1. How is the procces of the village government realizing village economic independence through an estabilished and developed BUMDes in Gedong village? 2). How is the involvement of the community, entrepreneurs, and the government of the supra village in the process of building BUMDes Maju Mapan in the village of Gedong?
The data analysis in this study uses the theory of governability by Jan Kooiman to look at the object of the research broadly through three basic aspects of governance, namely SG, GS, and GI so that it can know the capacity of the village government in realizing the economic independence of village. The study uses a qualitative method with a case study approach to study the process of the village government in managing BUMDes Maju Mapan as an attempt to realize the village economically independent. All the data obtained will be presented in the form of a narrative that will then be drawn into a conclusion.
The results of the analysis of this study show that the government of the village of Gedong has a still low capacity, can be seen on the process of realization of the independence of the economy of the villages the performance of the rural government has not been arranged and is not in accordance with the Village Regulations No. 5 of 2018 on the Formation of Management of BUMDes Maju Mapan as well as the approved AD/ART. The distortion caused BUMDes Maju Mapan not to be able to realize the economic independence of the village. Public involvement in the BUMDes Maju Mapan becomes the most important focus, with the existence of Musrenbangdes and Musdus people able to convey their opinions and aspirations, in this case, the community also participates in the efforts to build BUMdes. The involvement of the private parties and the government of the supra village was also the driving force of the success of BUMDes, because both sides were also driving the BUMdes in the successful implementation of the agreed programmes.