Hak atas tanah adalah hak hukum yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk memiliki, menggunakan, dan menguasai tanah. Bukti kepemilikan hak atas tanah adalah dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM). Hak waris berlaku secara turun-temurun kepada ahli warisnya ketika pemilik tanah telah meninggal dunia. Adanya waris dengan objek tanah yang tidak segera diurus pembagiannya kepada para ahli warisnya mengakibatkan timbulnya sengketa hak atas tanah. Pembatalan SHM dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Penguasaan hak atas tanah atas adanya sengketa hak milik dapat dilakukan penuntutan atau gugatan ke Pengadilan dengan menyertakan alasan-alasan dan bukti secara jelas dan rinci.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer berupa Putusan Pengadilan No. 61/Pdt.G/2015/PN Skh., Putusan No. 253/PDT/2016/PT SMG. dan Putusan No. 767 K/PDT/2017. Sedangkan bahan hukum sekunder dan tersiernya berupa jurnal hukum, dokumen-dokumen, buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
Tulisan ini menemukan dua simpulan. Pertama, upaya pembatalan putusan di tingkat banding terkait dengan penguasaan hak atas tanah dalam hal ini patut untuk dapat dikabulkan. Gugatan penguasaan hak atas tanah ditolak oleh oleh Mahkamah Agung karena putusan Pengadilan tingkat banding yang menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut mengandung cacat. Kedua, sebagaimana telah gagal dalam memperoleh hak atas tanah tersebut karena gugatan atas tanah telah ditolak oleh MA, maka Penggugat dapat menempuh langkah hukum lainnya yang sesuai dengan perkara ini yakni langkah administrasi, langkah pidana, dan langkah perdata.