Perlindungan konsumen merupakan seperangkat hukum yang diciptakan dengan tujuan untuk melindungi dan mengayomi terpenuhinya hak konsumen atau upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada kenyataannya, perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen tidak seimbang sama seperti perlindungan hukum yang didapat oleh pelaku usaha yang menyebabkan posisi konsumen rentan mengalami kerugian seperti yang terjadi antara pelaku usaha Rasel Laundry dengan konsumen Rasel Laundry.
Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Perlindungan hukum bagi konsumen Rasel Laundry atas kelalaian pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Bagaimana penyelesaian atas kelalaian pelaku usaha Rasel Laundry yang mengakibatkan kerugian konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris (non doktrinal) dengan proses pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada masyarakat khususnya pelaku usaha dan konsumen. Hasil dari penelitian ini ialah terdapat 5 (lima) kasus konsumen yang dirugikan dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen tertera dalam UUPK. Akan tetapi, dalam kenyataannya Pelaku usaha Rasel Laundry belum memenuhi hak-hak konsumen dengan baik terhadap 5 konsumen tersebut dan memberikan ganti rugi lebih dari 7 (tujuh) hari yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat 3 UUPK. Terdapat upaya penyelesaian yang dilakukan dengan cara damai sesuai Pasal 45 ayat (2) dimana hal tersebut berdasarkan sukarela para pihak yakni konsumen dan pelaku usaha.