Dropshipping merupakan salah satu diantara sistem jual beli online. Sistem ini disamping membawa manfaat besar, juga menimbulkan sejumlah problem, diantara problem itu adalah terdapat sejumlah konsumen yang dirugikan. Kerugian ini misal saja seperti keterlambatan pengiriman, barang yang tidak sesuai ekspektasi dan barang atau produk yang dibeli rusak. Kejadian-kejadian ini seolah menunjukkan terabaikannya perlindungan konsumen dalam jual beli online dengan sistem dropshipping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli online dengan sistem dropshipping di toko online WPS Olshopp dan bagaimana bentuk tanggungjawab dropshipper jika terjadi wanprestasi terhadap barang pesanan dalam jual beli online dengan sistem dropshipping di toko online WPS Olshopp dengan merujuk terhadap peraturan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009.
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan memperoleh data dimasyarakat, sedangkan pendekatan yang digunakan yuridis empiris dengan cara perundang-undangan dan studi kasus melalui studi pustaka, analisis peraturan, serta wawancara dengan dropshipper sebagai pelaku usaha.
Penelitian ini menyimpulkan: pertama, perlindungan konsumen dalam jual beli online dengan sistem dropshipping pada toko online WPS Olshopp berupa perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif dilakukan dengan cara WPS Olshopp beriktikad baik dalam jualan, memberikan informasi yang jujur serta menghindari jual beli barang yang dilarang (pasal 7 dan 8 UUPK). Sedangkan perlindungan secara respresif, WPS Olshopp akan melakukan perlindungan dengan cara negosiasi berupa 2 pilihan bagi konsumen yaitu ganti rugi sesuai dengan yang diminta (pasal 38 UU ITE dan pasal 45 UUPK). Kedua, bentuk tanggungjawab dropshipper jika terjadi wanprestasi terhadap barang pesanan dalam jual beli online dengan sistem dropshipping pada toko online WPS Olshopp berupa penukaran barang atau pengembalian uang sebagai bentuk daripada tanggung jawab terhadap konsumen (pasal 19 BAB VI UUPK).