Budaya memberi uang ketika Pemilu sudah melekat pada masyarakat Indonesia. Dengan demikian, untuk mencegah atau mengurangi praktik tersebut pada Pemilu Serentak 2024, perlu adanya peran para penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga yang dibentuk negara sebagai lembaga resmi yang bertugas secara khusus pada penyelenggaraan Pemilu sebagai pengawas yang salah satu tugasnya adalah mencegah praktik money politics. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pesan-pesan pencegahan praktik money politics jelang Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Batang, dan untuk menganalisis pola komunikasi politik Bawaslu Kabupaten Batang dalam pencegahan praktik money politics jelang Pemilu Serentak 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Batang melaksanakan beberapa kegiatan dalam upayanya menyampaikan pesan-pesan pencegahan praktik money politics dalam bentuk deklarasi, bimbingan teknis, aksi bersama, workshop, dan literasi atau pendidikan politik. Selain itu, terdapat empat pola komunikasi politik dalam penyampaian pesan-pesan pencegahan praktik money politics Bawaslu Kabupaten Batang yaitu: pola primer, pola sekunder, pola linear, dan pola sirkular. Pola komunikasi tersebut diterapkan secara terintegrasi.

ABSTRACT:
The culture of giving money during elections has become embedded in Indonesian society. Thus, to prevent or reduce this practice in the 2024 Elections, there needs to be a role for election organizers. In this case, the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) is an institution established by the state as an official institution specifically tasked with organizing elections as a supervisor, one of whose duties is to prevent the practice of money politics. This research aims to find out messages to prevent the practice of money politics ahead of the 2024 Elections by the Batang Regency Bawaslu, and to analyze the political communication patterns of the Batang Regency Bawaslu in preventing the practice of money politics ahead of the 2024 Elections. This research uses qualitative methods with a case study approach. The results of this research show that Bawaslu Batang Regency carried out several activities in an effort to convey messages about preventing the practice of money politics in the form of declarations, technical guidance, joint actions, workshops, and political literacy or education. Apart from that, there are four political communication patterns in conveying messages to prevent the practice of money politics in Batang Regency Bawaslu, namely: primary pattern, secondary pattern, linear pattern and circular pattern. This communication pattern is implemented in an integrated manner.