Penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah. Regulasi mengenai KBIHU dalam penyelenggaraan ibadah haji diatur pada bab lima pasal lima puluh dua hingga lima puluh enam. Di dalamnya dijelaskan mengenai hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh KBIHU. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa KBIHU berhak mendapatkan kuota seorang pembimbing yang diberikan oleh menteri dengan syarat minimal jumlah jamaah sebanyak 135 jamaah. Apabila syarat minimal jumlah jamaah tidak terpenuhi maka dapat bergabung dengan KBIHU lain untuk mendapat kuota satu pembimbing. Selain itu peraturan mengenai penetapan akreditasi KBIHU juga mulai diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini merupakan hak istimewa yang diberikan untuk KBIHU melalui adanya undang-undang ini. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Tidak hanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, ketentuan mengenai KBIHU juga sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Sehingga untuk melihat proses perkembangan sejarah KBIHU termasuk hak-hak yang yang didapatkan oleh KBIHU maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 juga perlu dikaji dan dianalisis. Dalam undang-undang ini regulasi mengenai KBIHU tidak dijelaskan secara spesifik. Hak yang didapat juga tidak seistimewa dalam undang-undang yang sudah diperbarui.
Tujuan penelitin ini adalah untuk mengetahui perbandingan hak istimewa yang didapat oleh KBIHU dalamUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif serta teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Strauss dan Corbin.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) memiliki beberapa hak istimewa dalam undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Keistimewaan-keistimewaan tersebut yaitu KBIHU mendapatkan kuota pembimbing dari menteri, KBIHU dapat bergabung dengan KBIHU lain untuk mendapatkan kuota satu pembimbing, kemudahan dalam akreditasi dan izin KBIHU.