UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan hak asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya. Dari latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah, Bagaimana pelaksanaan penetapan hakim dan apa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan mengenai hak asuh anak pasca cerai.
Penelitian ini menggunakan Teknik Studi kepustakaan (library research). Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.
Hasil penelitian ini disimpulkan, pertama, dasar pelaksanaan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak adalah Pengadilan Agama Semarang dalam putusan Nomor 2102/Pdt.G/2020/PA.Smg. kedua, dasar pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak di ibunya sesuai dengan Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI).