Batas usia perkawinan merupakan batas usia minimal seseorang untuk melangsungkan perkawinan baik untuk laki-laki maupun perempuan, di Indonesia mengenai batas usia perkawinan ini sudah diatur Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “pekawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dengan adanya perubahan ini tentunya akan memberikan implikasi baik kepada masyarakat maupun Kantor Urusan Agama ataupun Pengadilan Agama khusunya pada permohonan dispensasi kawin yang menjadi alasan terjadinya pernikahan dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan dan analisis hukum Islam terhadap batasan usia perkawinan.
Untuk mekaji lebih dalam permasalahan tersebut, penelitian ini bertumpu pada jenis metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis-empiris. Adapun teknik pengumpulan data diambil dengan cara wawancara dan dokumentasi. Kemudian diolah dengan menganalisis data secara deskriptif kualitatif.
Kesimpulan yang diperoleh dari kajian ini: pertama, faktor meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan di Kecamatan Kebumen, yaitu a) adat dan budaya, yang mana masyarakat Kecamatan Kebumen masih menerapkan adat istiadat budaya menikahkan anak perempuannya diusia muda. b) kemauan sendiri karena keduanya merasa saling mencintai dan sudah cocok dengan pasangan sehingga mereka memilih segera menikah. c) Hamil di luar nikah. d) pondasi pendidikan yang kurang. e) faktor ekonomi, karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, f) perubahan undang-undang tentang perkawinan teutama mengenai batas minimal usia perkawinan menjadikan angka permohonan dispensasi kawin melonjak sangat signifikan. Kedua, batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru jika ditinjauan hukum Islam dianggap telah sesuai dengan tujuan-tujuan syariat hukum Islam. Batasan usia perkawinan tersebut memiliki nilai kemaslahatan yang mana memberikan manfaat kepada orang lain dan menolak kemudaratan. Dari hifz al-nasl/ segi biologis nilai mashlahah-nya seperti kematangan hormon. Kemudian dari hifz al-nafs/ segi psikologis mempunyai nilai mashlahah seperti lonjakan pertumbuhan atau perubahan fisik dan kematangan mental atau jiwa dalam memasuki bahtera rumah tangga sekaligus mempersiapkan diri secara psikis untuk menjadi orang tua, menjadi ibu atau ayah dari anaknya. Sedangkan dari hifz al-‘maal/ segi sosial, nilai mashlahah-nya suami dan istri harus bekerja sama dalam bingkai keluarganya dan saling menjaga aib satu sama lain, keduanya saling membantu dalam mewujudkan hidup yang nyaman dan penuh kebahagiaan, mendidik dan membimbing generasi manusia yang akan datang (keturunannya). Terakhir dari hifz al-‘aql/ segi akademis, nilai mashlahah nya berupa hak asasi manusia, anak diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan supaya tidak dipandang rendah sebagai perempuan dari segi pendidikannya. Batasan usia perkawinan tersebut bertujuan untuk pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.