Masa iddah yang wajib dijalani oleh istri setelah terjadi perceraian erat kaitannya dengan kewajiban nafkah iddah dari suami bagi istri. Karena besaran nafkah iddah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya itu berbeda-beda setiap orang sesuai kemampuannya, hakim dituntut untuk melakukan pertimbangan bersadarkan ijtihadnya sendiri agar dapat mencapai keadilan bagi kedua belah pihak. Sesuai dengan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan besaran Nafkah Iddah pada tahun 2021 dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap putusan tersebut.
Skripsi ini merupakan penelitian hukum kualitatif metode normatif dengan mengambil bahan hukum primer yaitu dokumen berupa putusan dan wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Semarang tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian nafkah iddah dan besarannya pada tahun 2021, serta teknik analisis yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif.
Hasil dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan yang digunakan Hakim dalam memutuskan besaran nafkah iddah pada tahun 2021 adalah berdasarkan dari kemampuan suami dengan melihat pekerjaan serta penghasilan suami. Pertimbangan lain yang dijadikan dasar adalah apakah ada perilaku nusyuz dari istri yang ditalak, kelayakan, kepatutan, dan melihat besaran nafkah yang diberikan selama perkawinan berlangsung. Adapun putusan hakim PA Semarang terkait besaran nafkah iddah terbukti telah sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan melihat dasar hukum yang digunakan oleh Hakim sudah sesuai berdasarkan pada Al-Qur’an, Hadits, pendapat para Ulama, dan sumber Hukum Islam lainnya.