Pencatatan kelahiran anak merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orang tua yang harus dilakukan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32. Yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah terkait kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 dalam kebijakan tersebut diperbolehkan untuk mengurus akta kelahiran anak bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat tanpa menyertakan akta nikah, yang kemudian diganti menggunakan SPTJM kebenaran suami istri.
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi penerbitan akta kelahiran anak dari pasangan perkawinan tidak tercatat di DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya ? Bagaimana analisis maṣlahah terhadap kebijakan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 tentang penerbitan akta kelahiran anak pasangan perkawinan tidak tercatat? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan teknik pengolahan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka.
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan implementasi yang terjadi di DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh DIRJEN DUKCAPIL dengan mensosialisasikan Kebijakan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 dalam alur penerbitan akta kelahiran anak pasangan perkawinan tidak tercatat, PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 dinilai lebih banyak menimbulkan maḍarat dari pada banyaknya maṣlahat. Hal ini dikarenakan dalam prosesnya SPTJM tersebut tidak terdapat pemeriksaan mengenai pemenuhan rukun-rukun serta syarat-syarat yang berlaku.