Dalam Putusan PA Watampone Nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp, terdapat perbedaan pendapat antara hakim (dissenting opinion), hakim mayoritas menyatakan permohonan izin poligami tidak dapat diterima dengan alasan pemohon tidak memenuhi syarat formil izin poligami. Dan hakim minoritas berpendapat alasan pemohon telah memenuhi syarat poligami sesuai perundang-undangan. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami dalam putusan nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap perkara permohonan izin poligami dalam putusan nomor 974/Pdt.G/2019/PA.Wtp.
Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini data diperoleh dari putusan, Undang-Undang, buku, jurnal, kitab, karya ilmiah dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok penelitian. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumentasi.
Penelitian ini menemukan dua simpulan. Pertama, pertimbangan hakim mayoritas tidak menerima izin poligami pemohon tidak tepat dan dianggap belum memberikan putusan dengan adil karena tidak mempertimbangkan lagi alasan pemohon secara tuntas. Selanjutnya, pertimbangan-pertimbangan Ketua Majelis, sebagai pemilik suara minoritas, sudah tepat karena alasan pemohon telah memenuhi syarat poligami sesuai perundang-undangan. Kedua, dalam putusan tersebut, atas dasar kemaslahatan pertimbangan hukum oleh hakim tidak tepat dalam menempatkan hukum Islam. Berdasarkan nilai kemaslahatan apabila majelis hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut maka akan terjadi banyak kemudaratan.