Perdagangan Baby Lobster merupakan bisnis yang menggiurkan karena dapat mendatangkan keuntungan besar dalam waktu cepat. Lamanya budidaya lobster hingga dewasa dan adanya permintaan yang tinggi membuat beberapa pihak mencoba melakukan bisnis ilegal berupa penyelundupan melalui ekspor. Benih Lobster digolongkan sebagai barang yang dilarang untuk diekspor oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas ekspor komoditas ilegal dari daerah pabean Indonesia. Kegiatan penyelundupan ekspor BL ilegal merupakan tindak pidana yang dapat mengakibatkan terjadinya kejahatan lintas negara, pemicu perilaku koruptif, menimbulkan eksternalitas negatif, membahayakan lingkungan, dan bersifat merugikan bagi penerimaan negara. Terdapat kasus penyelundupan baby lobster di wilayah pabean Tanjung Emas menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian. Penelitian ini memiliki judul “Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Baby Lobster di Wilayah Pabean Tanjung Emas oleh PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas” yang fokus pembahasannya berdasarkan rumusan masalah yang diangkat yaitu mengenai bagaimana implementasi, kendala yang dihadapi dan upaya ataupun strategi dalam penegakan tindak pidana penyelundupan baby lobster di wilayah pabean Tanjung Emas oleh PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas.
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan non doktrinal, yaitu bagaimana hukum diimplementasikan dan mengungkap permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan Bapak Dwi Hantono, sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas yang menangani kasus tersebut. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tindak pidana penyelundupan baby lobster termasuk suatu tindak pidana kepabeanan yang masuk kedalam Pasal 102 A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Penegakan hukum oleh PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas dimulai dari penelitian&analisis pelanggaran terhadap kebenaran laporan, pelaksanaan gelar perkara, pembuatan resume perkara, penyampaian usulan alternatif penyelesaian perkara berupa pengiriman berkas ke PU. Dalam penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas mengalami kendala ataupun hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Diantaranya karena penyidik yang terbatas, rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat, minimnya sarana dan prasarana, dan lainnya.