Tindak pidana narkotika merupakan0salah satu masalah serius yang terus mewabah di0masyarakat Indonesia. Pada pasal 19 ayat (1) KUHAP dan Pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur perbedaan dalam hal lama penangkapan pelaku penyalahguna narkotika, hal tersebut menjadi isu kontroversial. Maka penelitian ini bertujuan untuk, yang pertama menganalisis implementasi dan yang kedua, implikasi terhadap perbedaan pengaturan lama penangkapan0pelaku penyalahguna narkotika yang diatur0dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP0dan Pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 0000000000000000000000
Jenis penelitian yang0digunakan dalam skripsi adalah penelitian0yuridis empiris yaitu penelitian0yang menggabungkan pendekatan yuridis (hukum) dengan metode empiris. Pendekatannya menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Sedangkan sumber data menggunakan0data primer berupa wawancara dengan pihak penyidik BNNP Jateng dan pihak penyidik Polda. Data sekunder0berupa bahan hukum primer yaitu KUHAP dan UU Narkotika. Data tersier berupa bacaan-bacaan yang berupa kamus, ensiklopedia, media cetak dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan0permasalahan dalam skripsi ini. Pengolahan data0dalam skripsi ini0meliputi pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi dan0kesimpulan. Analisis data dilakukan secara0kualitatif seperti0wawancara, 0pengamatan terstruktur, atau analisis dokumen terkait. Hasil penelitian ini disajikan0dalam bentuk0uraian0naratif. 00
0Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya implementasi dan implikasi signifikan terhadap0proses penegakan hukum. Pertama implementasi adanya perbedaan tersebut yaitu UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan Lex specialis dari KUHAP0sebagai pemahaman dasar dikarenakan ketidakselarasan bunyi pasal, perlunya kerjasama antara Penyidik0kepolisian dengan Penyidik BNN, untuk meminimalisir terjadinya overlapping0atau tumpang tindih0serta dualisme dalam penyelesaian tindak pidana0narkotika dalam0penyidikan. Kerjasama tersebut dalam bentuk TAT (Tim0Asesment Terpadu) 0dan Pemberitahuan tertulis adanya penyidikan oleh Penyidik Polri kepada Penyidik BNN, atau sebaliknya. Kedua, implikasi tersebut0meliputi masa penangkapan 1×24 jam tidak memperhatikan ilmu forensik, sehingga mengakibatkan ketidakonsistenan serta ketidakjelasan0aparat0penegak hukum untuk memberikan keadilan bagi tersangka0tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa rekomendasi untuk perbaikan pengaturan hukum terkait masa penangkapan0dan praktik penegakan0hukum0dalam kasus penangkapan pelaku penyalahguna narkotika.