Penelitian ini dilatarbelakangi dengan problematika kewenangan penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah dalam kasus tindak pidana nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg, yang apabila dilihat dari teori locus delicti, tindak pidana tersebut terjadi di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Apabila mendasarkan kepada peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, BNN Provinsi memiliki wilayah kekuasaan di provinsinya masing-masing, sehingga setelah penyidik BNNP Jateng berhasil melakukan controlled delivery maka kasus tersebut seharusnya diserahkan kepada penyidik BNN Kabupaten Lumajang. Berdasarkan latarbelakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana tindak pidana narkotika pada Kasus Nomor 667/Pid. Sus/2022/PN Smg dan kedua, bagaimana kewenangan penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika pada Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg.
Skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penlitian hukum normatif atau bisa disebut juga dengan penelitian doktrinal dan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang didukung dengan sumber data primer dengan jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada skripsi ini yaitu menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa AF terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa pidana penjara selama 15 tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.500,000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 bulan. Adanya kewenangan penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan penyidikan Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg karena pada saat pertama kali paket tersebut terdeteksi bahwa berisi narkotika masih berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah sehingga hal ini tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, selain itu alasan mengapa tidak adanya pelimpahan kewenangan dari penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah ke penyidik BNN Kabupaten Lumajang karena perkara tersebut apabila dinilai dari kompetensi relatif yaitu asas tempat tinggal terdakwa dan sebagian besar saksi. Hal tersebut juga sesuai dengan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) KUHAP.