Kehadiran anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang masih menunjukan angka yang cukup tinggi dan belum dapat dituntaskan dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2021 jumlah pengemis di kota Semarang berjumlah sebanyak 34 orang, dan untuk tahun 2022 jumlah pengemis di Kota Semarang berjumlah sebanyak 31 orang. Kemudian pada kategori anak jalanan mencapai jumlah sebesar 26 orang, dan pada tahun 2022 masih menunjukkan angka yang sama yaitu 26 orang. Untuk kategori gelandangan pada tahun 2021 mencapai jumlah sebanyak 3 orang, dan pada tahun 2022 mencapai jumoah 1 orang.
Populasi anak jalanan, pengemis, dan gelandangan yang sulit dituntaskan dapat memberi dampak yang buruk pada ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat Kota Semarang. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab bagaimana efektivitas penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang yang dikaji menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto dan L.M Friedman. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: studi pustaka, wawancara mendalam, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak jalanan, Gelandangan, dan Pengemis belum berjalan secara efektif sebab faktor-faktor pendukung efektivitas peraturan daerah seperti faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor fasilitas yang terbatas dalam penerapannya belum saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya ditemukan faktor-faktor penghambat penerapan efektivitas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 yang ditinjau dalam teori L.M Friedman, faktor tersebut ialah: faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum.