Kematian barang bukti hewan yang memiliki harga tinggi memberikan tantangan baru bagi pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, termasuk penyidik. Dengan harga yang tinggi tersebut, perlu kejelasan mengenai pertanggungjawaban penyidik terhadap kematian barang bukti hewan karena kematian barang bukti hewan tersebut berpontensi terjadinya penggelapan. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban penyidik terhadap kematian barang bukti hewan dari tindak pidana pencucian uang di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP Jateng), dengan fokus pada kasus Nomor Register (LKN-TPPU 01/I/2021/BNNP Jateng). Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu pengaturan hukum positif mengenai pertanggungjawaban penyidik terhadap kematian barang bukti hewan hasil dari tindak pidana pencucian uang dan pertanggungjawaban penyidik terhadap kematian barang bukti hewan hasil dari tindak pidana pencucian uang di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah pada kasus Nomor (LKN-TPPU) 01/I/2021/BNNP Jateng.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris atau non-doktrinal. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah yang secara langsung bertanggungjawab atas kematian barang bukti hewan. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang divalidasi dengan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.
Hasil penelitian ini memberikan dua kesimpulan. Pertama, Pengaturan hukum positif pertanggungjawaban penyidik Badan Narkotika Nasional terhadap kematian barang bukti hewan hasil dari tindak pidana pencucian uang adalah Pasal 8 dan Pasal 44 KUHAP, Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Pasal 233, Pasal 417, Pasal 221, Pasal 216 ayat (1) dan Pasal 302 KUHP, Pasal 4 huruf (g) dan (h), Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional. Terdapat tiga jenis pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada penyidik BNN, yaitu pertanggungjawaban pidana jika terdapat unsur kesengajaan, pertanggungjawaban etik jika terdapat unsur kelalaian, dan pertanggungjawaban profesi jika tidak terdapat unsur kesengajaan dan kelalaian. Kedua, pertanggungjawaban penyidik BNNP Jawa Tengah terhadap kematian barang bukti hewan hasil dari tindak pidana pencucian uang adalah pertanggungjawaban profesi. Pertanggungjawaban profesi yang dilakukan oleh penyidik BNNP Jawa Tengah adalah penambahan Visum et Repertum kematian barang bukti hewan dan pembuatan keterangan penaksiran harga barang bukti hewan yang mati dalam berkas perkara.