Hasil dari sebuah proses peradilan atau putusan tidak hanya ditentukan oleh hakim, namun merupakan hasil dari serangkaian proses peradilan dari Penyidikan sampai ke persidangan, serangkaian proses itu merupakan implementasi dari teknis Sistem Peradilan Pidana terpadu yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pelaksaaan Sistem Peradilan Pidana terpadu pada proses Peradilan Pidana memiliki syarat-syarat tertentu untuk memenuhi kompleksitas Sistem Peradilan Pidana terpadu sehingga menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan tujuan. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu dalam penelitian ini terdapat studi kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg dengan menguraikan proses peradilan dan menganalisis untuk mencapai tujuan diketahuinya kesesuaian proses peradilan dengan teori dan aturan. Pelaksanaan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan sepesifikasi penelitian deskriptif analitis, pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan wawancara dengan semua aparat penegak hukum yang berpartispasi dalam proses peradilan kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg, selain wawancara terdapat pencarian aturan-aturan yang dilaksanakan selama proses peradilan. Setelah dilaksanakan penguraian proses peradilan kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg ditemukan ketidaksesuaian antara prinsip Sistem Peradilan Pidana terpadu dan salah satu aturan yang terjadi pada tahap 1, 2, dan 3 dengan dilaksanakannya proses asesmen terpadu, pemberian dakwaan alternatif, pemberian status korban penyalahguna kepada pelaku yang tidak memiliki dasar yang sesuai sehingga kesalahan proses yang dilaksanakan dari tahap 1 sampai 3 menimbulkan dampak ketidaksesuaian putusan dengan fakta yang ada, perkara yang seharusnya diputus pemidanaan penjara menjadi pemidanaan rehabilitasi.