Perdagangan orang telah menjadi masalah serius di era globalisasi, di mana media sosial menjadi platform utama bagi para pelaku kejahatan untuk menjalankan praktik ilegal ini. Penlulisan skripsi ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan orang yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk melakukan tindakan kejahatan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) yaitu bagaimana hukum di implementasikan, termasuk dalam proses penegakan hukum dan dikarenakan adanya kekosongan norma hukum yaitu belum adanya pengaturan yang jelas mengenai sanksi pidana bagipelaku Human Trafficking di media sosial dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang ITE.
Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim terkait sanksi pelaku tindak pidana perdagangan orang di media sosial, di mana pada kasus tersebut telah terjadipenipuan, pemalsuan, dan eksploitasi. Pertimbangan hakim tidak sesuai dengan aspek yuridis. Berdasarkan asas “Lex Specialist Derogat Legi Generalie” yaitu ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum, maka seharusnya pelaku tersebut didakwa dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagai ketentuan khusus, dan bukan didakwa dengan pasal 2 ayat (1) UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Penjatuhan hukuman dalam kasus tersebut belumlah maksimal. Untuk itu, diperlukan suatu upaya yang maksimal dari aparat penegak hukum untuk menyerasikan seluruh peraturan positif yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pertanggungjawaban pidana perdagaangaan orang (human trafficking) melalui media sosial